.webp)
Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkap data backlog perumahan mencapai 15 juta unit berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
"Jumlah backlog baru itu bukan 9,9 (juta) atau 12 (juta) yang disebutkan. Jumlah backlog baru adalah sekitar 15 juta antrean untuk pemilikan rumah baru. Backlog renovasi RTLH (rumah tidak layak huni) sama sekitar 26 juta," ujar Fahri di Mövenpick Hotel Jakarta Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025).
Hal itu disampaikannya dalam acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Apersi 2025.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fahri mengatakan jumlah keluarga bertambah, sementara jumlah rumah tidak bertambah secara signifikan. Menurutnya, hal ini menunjukkan pasar perumahan yang semakin besar.
Ia menyebutkan populasi Indonesia sekitar 289,5 juta jiwa. Jumlah keluarga yang semula sekitar 74-78 juta pada tahun 2023-2024, sekarang sebanyak 93,1 juta keluarga. Lalu, rata-rata anggota keluarga mengecil.
"Tinggal tiga orang dalam satu keluarga. Dugaan saya ini karena waktu demographic bonus, itu anak-anak muda ini kemudian dalam usia menikah sekarang ini. Tapi begitu menikah mereka menyaksikan kenyataan bahwa mereka sulit memiliki rumah," katanya.
Selain itu, Fahri mengatakan ada kekeliruan cara pengambilan data. Ia menyebut terkadang ada percampuran antara pengambilan data rumah sebagai fisik dan keluarga sebagai isinya. Untuk itu, ia akan mengundang sepuluh kementerian untuk membahas data yang lebih akurat.
Sebelumnya diberitakan, Iwan Suprijanto yang dulu merupakan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pernah menyampaikan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS angka backlog di Indonesia menyentuh 9,9 juta. Namun, survei ini dilakukan dengan metode purposive random sampling.
"Hasil Susenas 2023, backlog 9,9 juta. Tapi itu berdasarkan hasil survei purposive random sampling dengan keyakinan terbatas. Jadi backlog hanya sebagai indikasi, bukan riil," kata Iwan kepada detikProperti pada Rabu (11/9/2024).
Sementara itu, Herry Trisaputra Zuna yang sempat menjabat Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan ada 9,9 juta rumah tangga yang belum mempunyai rumah berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Lalu, terdapat 26 juta rumah tidak layak huni, sehingga jumlah rumah yang perlu diselesaikan sekitar 36 juta.
"Besarnya unit yang harus diselesaikan tadi tentu kalau yang belum punya rumah solusinya bisa KPR atau kredit membangun rumah, bangun sendiri. Tetapi kalau yang rumahnya tidak layak huni, mereka butuh yang namanya kredit renovasi rumah. Jadi dua hal ini harus kita selesaikan," ujar Herry dalam Konferensi Pers Konferensi Pers Kantor Staf Presiden tentang Program Tapera di Jakarta pada Jumat (31/5/2024).
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/abr)
