.webp)
BP Tapera melaporkan jumlah rumah yang telah disalurkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tapera sejak pemerintahan Presiden Prabowo berjalan hingga 13 Maret 2025 mencapai 63.261 unit rumah subsidi.
Selain yang sudah disalurkan, terdapat 66.692 unit rumah subsidi yang masih dalam proses bangun dan akad. Apabila ditotal, rumah subsidi yang telah direalisasikan mencapai 129.953 unit.
Sebanyak 27.528 unit di antaranya disalurkan pada periode 1 Januari hingga 13 Maret 2025. Sedangkan yang terbangun sampai dengan akad selama 2025 ini berjumlah 58.551 unit rumah subsidi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengungkapkan pihaknya tidak hanya memastikan dana FLPP tersalurkan dengan tepat, melainkan juga mengawal agar pembangunannya sesuai aturan.
"Kami sejak akhir Februari bersama dengan Kementerian PKP secara rutin melakukan kunjungan lapangan ke berbagai rumah subsidi yang tersebar di Indonesia. Mulai dari Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku hingga Papua. Semua ini bertujuan melihat secara langsung kualitas rumah subsidi dan berdialog dengan warga dan pengembang untuk solusi terbaik ke depannya," kata Heru seperti yang dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025).
Selanjutnya, mereka juga rutin melaksanakan pemantauan keterhunian rumah subsidi serta evaluasi terhadap kinerja bank penyalur pembiayaan Tapera dan Pembiayaan FLPP sejak tahun 2022.
Kegiatan pemantauan terhadap rumah MBR ini sesuai dengan UU nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana yang diubah UU tentang Cipta Kerja. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan BP Tapera Nomor 6 Tahun 2021, Pasal 43, di mana BP Tapera melakukan pengawasan terhadap Bank Penyalur dan Perusahaan Pembiayaan Penyalur dalam memenuhi kewajiban operasional yang tertulis dalam perjanjian kerja sama.
Hasil pemantauan ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap program pembiayaan FLPP dan perbaikan secara berkesinambungan. Diharapkan dengan adanya evaluasi dan perbaikan dapat meningkatkan kinerja program pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Tercatat dari tahun 2022, rumah subsidi yang terpantau dan valid mencapai 194.720 unit rumah dengan rumah subsidi yang dihuni sesuai ketentuan mencapai 168.891 unit rumah.
"Persentase Tingkat keterhunian rumah subsidi FLPP selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2022 mencapai 71,62 persen, tahun 2023 tingkat kepenghunian mencapai 92,53 persen dan tahun 2024 mencapai 93,62 persen. Ini mencerminkan kesadaran penerima manfaat pembiayaan perumahan semakin tinggi. Pemantauan evaluasi terhadap tingkat keterhunian ini dilakukan satu tahun setelah Berita Acara Serah Terima dilakukan," ungkap Heru.
(aqi/zlf)
