Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah sedang menyiapkan kerja sama dengan Badan Bank Tanah agar ada bagian khusus untuk perumahan. Hal ini untuk mempermudah penyediaan tanah buat bangun rumah.

Ia pun meluruskan bahwa yang pernah ia usulkan bukanlah membuat Badan Bank Tanah baru khusus perumahan. Fahri justru ingin menggunakan Badan Bank Tanah yang ada tetapi terdapat bagian khusus di dalamnya untuk perumahan.

"Bukan bank tanah baru. Jadi dari bank tanah ini, kalau katakanlah holdingnya, itu holdingnya bank tanah isinya umum. Tanah industri, tanah macam-macam. Nah khusus untuk tanah perumahan, kami mau bikin sendiri. Tapi kita berkoordinasi dengan bank tanah yang sudah ada, karena kelembagaannya sudah ada," ujar Fahri menghadiri acara buka puasa bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman di kawasan Kuningan, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Menurutnya, Badan Bank Tanah sudah siap menjalankan proyek strategis nasional. Ia menilai badan tersebut memiliki mekanisme yang relatif lebih mudah karena status tanahnya sebagai aset negara yang dipisahkan.

"Jadi saya kira kemarin kami menemukan pola bahwa menggunakan Bank Tanah salah satu jalur cepat. Selain nanti kalau kementerian punya BLU (badan layanan umum) sendiri untuk menguasai tanah," katanya.

Ia menambahkan kalau Kementerian PKP mempunyai BLU sendiri, masih akan membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan instansi lain buat memanfaatkan tanah. Perlu ada dukungan dari Kementerian Keuangan dan Ditjen Kekayaan Negara.

Sementara Badan Bank Tanah sudah siap digunakan tanahnya. Oleh karena itu, saat ini ia ingin menggunakan badan tersebut terlebih dahulu.

"Kalau nanti kita mau menguasai sendiri tanahnya pakai BLU, itu akan kita koordinasikan lebih lanjut. Tapi sekarang Bank Tanah yang dikoordinir oleh Pak Nusron (Wahid) itu sudah merupakan konsep yang sangat bagus," katanya.

"Semalam kami udah rapat dengan Bank Tanah untuk mendesain skema kerja sama kelembagaannya seperti apa," tambah Fahri.

Soal persediaan tanah di Badan Bank Tanah untuk perumahan, saat ini masih menggunakan yang sudah ada dari lama. Namun, ia belum bisa memastikan berapa luas tanah untuk perumahan karena cara hitung berbeda-beda untuk tiap lokasi dan kasus.

Pengembang minta Regulasi yang mendukung ekosistem

Di tempat yang sama, Ketua Umum Apersi Junaedi Abdullah berkeluh kesah kepada Fahri. Menurutnya, pengembang selama ini telah memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan. Apalagi dengan adanya program perumahan yang diusung pemerintah.

Oleh karena itu, Junaedi berharap pemerintah mengeluarkan regulasi yang mendukung.

"Tolong kami berikan regulasi yang betul-betul menjaga ekosistem tetap harus berjalan dengan baik. Yang penting ekosistem, ketika ekosistem kena badai seperti kami kemarin saja banjir di rumah dari Bogor yang disalahin developer. Sawah yang dibangun kayaknya kita ngerusak sawah padahal izin dari pemeerintah. Jadi kenapa selalu ini yang disudutkan pengembang padahal kontribusi positif kita itu banyak sekali," ujarnya.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini