.webp)
Kejadian banjir sempat melanda Jawa Barat (Jabar) pekan lalu. Banjir terparah sempat terjadi di kawasan Puncak, Bekasi, Depok, maupun Sukabumi.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membeberkan masalah yang bisa menyebabkan banjir hebat di Jawa Barat. Dari bagian hulu, kata Dedi, sudah berubah fungsi lahan yang tadinya sebagai resapan air menjadi area perumahan.
"Pertama di hulu, daerah resapan airnya terdiri dari kawasan gunung, hutan, dan area perkebunan itu berubah fungsi menjadi kawasan pemukiman elite, menjadi kawasan pariwisata yang itu menggerus area resapan air dengan jumlah yang cukup tinggi," katanya kepada wartawan di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Rabu (13/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tak hanya itu, area bantaran sungai juga turut berubah dan mengalami penyempitan bahkan pendangkalan. Hal itu karena daerah aliran sungai (DAS) diisi oleh permukiman.
"Termasuk dulu banyak sekali rumah-rumah, perumahan-perumahan berizin, itu mengambil daerah aliran sungai sebagai bibir dari area perumahan itu," ungkapnya.
Masalah selanjutnya ada di bagian hilir yaitu area seperti rawa dan sawah diurug dan dialihkan fungsinya menjadi area permukiman.
"Kemudian yang ketiga, di daerah hilirnya itu juga banyak daerah rawa diurug, kemudian daerah sawah diurug, kemudian atau area persawahan di tengahnya, di tata ruangnya ada area pemukiman. Kemudian akhirnya banjirnya hampir 2,5 meter," bebernya.
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, pihaknya akan mengeluarkan peraturan gubernur terkait larangan penggunaan area perkebunan, perhutanan, maupun daerah aliran sungai (DAS) untuk didirikan bangunan.
"Kalau provinsi akan mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan penggunaan area perkebunan, kehutanan, dan daerah alir sungai, kemudian Pak Menteri (PKP Maruarar Sirait) juga akan mengeluarkan permen (peraturan menteri) yang masih dalam kajian," ungkapnya.
Pihaknya juga akan membahas hal mengenai tata ruang bangunan di bantaran sungai pekan depan bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Perumahan.
Selain itu, pihaknya juga mengusulkan untuk menggunakan desain rumah panggung agar hunian tak terendam banjir. Nantinya, pihak Pemerintah Jawa Barat akan melihat rumah panggung di Muara Angke dan apabila cocok akan digunakan desain serupa di wilayah Jawa Barat.
"Ini kita bekerja untuk mengamankan apa yang menjadi kebijakan pemimpin nasional kita Pak Prabowo, agar banjir tahun ini adalah banjir yang terakhir, dan tidak boleh lagi ada banjir berikutnya," tuturnya.
(abr/zlf)
