.webp)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) meminta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) segera menyiapkan simulasi perhitungan untuk perubahan proporsi kredit pemilikan rumah dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Komposisi anggaran dari porsi APBN dan perbankan yang semula 75:25 diharapkan bisa diubah menjadi 50:50.
Hal ini diharapkan bisa menjadi langkah penghematan dan tidak membebani APBN, serta dapat menambah porsi penyaluran KPR FLPP. Dengan perubahan proporsi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan output penyaluran KPR FLPP dari 220 ribu unit menjadi lebih dari 300 ribu unit tanpa penambahan alokasi APBN.
"BP Tapera bersama BTN segera menyiapkan simulasi peningkatan penyaluran KPR FLPP di 2025 dari target 220.000 unit menjadi untuk 320.000 unit dengan alokasi APBN yang sama tanpa ada penambahan anggaran yakni sebesar Rp 28,2 triliun," kata Ara dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (9/1/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pesan tersebut diungkapkan Ara dalam rapat penyiapan legalitas perubahan proporsi KPR FLPP di 2025 bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Jakarta, Rabu (8/1).
Ia ingin semakin banyak orang bisa menerima rumah bersubsidi. Setelah meninjau beberapa daerah dan titik perumahan bersubsidi dan bertemu langsung dengan konsumen dan bank penyalur FLPP, ia menilai program tersebut sangat diminati.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan BP Tapera saat ini tengah melakukan kolaborasi intens dengan dunia perbankan terkait rencana perubahan proporsi KPR FLPP. Perubahan tersebut bertujuan agar dana APBN yang dikelola bisa lebih efisien dengan output yang memanfaatkan FLPP lebih banyak.
"Efektif implementasinya tergantung pada kesiapan regulasi, perubahan sistem perbankan, dan proyeksi rencana penyaluran FLPP tahun 2025. Sebagai jaminan tata kelola yang baik juga perlu adanya pendapat/review BPKP atas perubahan skema FLPP tersebut," kata Heru.
Di sisi lain, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mendukung rencana perubahan proporsi KPR FLPP tersebut. Ia menilai rencana tersebut sangat bagus karena dapat menambah kuota subsidi tanpa menambah alokasi APBN.
Menurutnya, perubahan proporsi KPR FLPP harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan manfaat maksimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Tinjauan dan audit oleh BPKP akan melakukan review terhadap usulan perubahan skema pembiayaan FLPP untuk menjamin akuntabilitas dan tata kelola yang baik," tuturnya.
Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.
Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini
(dhw/zlf)
