Pemerintah memberikan berbagai insentif imbas naiknya pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025, salah satunya yaitu di sektor perumahan. Insentif yang diberikan berupa PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah hingga Rp 5 miliar, dengan catatan insentif yang diberikan pemerintah sebatas rumah seharga Rp 2 miliar.

Artinya, jika membeli rumah dengan harga sampai dengan Rp 2 miliar maka PPN 100% ditanggung oleh pemerintah. Namun jika membeli rumah dengan harga maksimal Rp 5 miliar, pemerintah tetap memberikan insentif PPN DTP dengan batas Rp 2 miliar saja atau 12% dikali Rp 2 miliar = Rp 240 juta, sisanya dibayar sendiri oleh calon pembeli rumah.

Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan insentif agar penjualan rumah tetap terjaga, harga rumah diperkirakan meningkat mengingat bahan baku untuk membangun rumah harganya juga terkerek naik. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah.

"Kenaikan PPN menambah beban biaya, akhirnya mendongkrak harga jual naik, tentulah masyarakat akan terbebani. Jika masyarakat terbebani, bagaimana serapan penjualannya? Akibat ini semua akan berpotensi lesunya sektor properti," kata Junaidi ketika dihubungi detikcom, Kamis (26/12/2024).

Menurutnya, kenaikan PPN menjadi 12% bisa berdampak juga pada perumahan komersial, contohnya seperti margin atau selisih antara keuntungan dengan omset bisa dikurangi. Akan tetapi, margin untuk pengembang rumah subsidi akan semakin tipis.

"(Akibat PPN naik jadi 12%) yang pasti harga material akan naik. Asumsi saya, untuk rumah komersial dengan naiknya harga material akibat PPN masih bisa mengurangi margin. Permasalahannya untuk rumah KPR subsidi yang harga jualnya sudah ditetapkan pemerintah dan margin nya sudah minimal inilah kesulitan bagi pengembang (rumah) KPR subsidi," jelasnya.

Dengan naiknya harga material dapat memicu meningkatnya harga rumah. Maka dari itu, pihaknya mengusulkan adanya penyesuaian harga jual rumah subsidi ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) khususnya Direktorat Pembiayaan Perumahan.

"Harapan saya pengembang komersial tidak melakukan kenaikan harga jual rumah guna meningkatkan daya beli masyarakat. Justru yang dipikirkan penyesuaian harga akibat harga material naik untuk rumah KPR bersubsidi, di mana harga jual rumah dibatasi," harapnya.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif PPN DTP diperpanjang untuk pembelian properti. Insentif ini diberikan bersamaan dengan keputusan pemerintah menerapkan PPN 12% pada 1 Januari 2025.

"Itu pemerintah melanjutkan kembali PPN ditanggung pemerintah untuk properti sampai dengan Rp 5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak Rp 2 miliar," ucap Airlangga dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12).

Dikutip dari situs resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, skema insentif PPN DTP 100% ini berlaku pada Januari-Juni 2025 dan pada Juli-Desember berlaku PPN DTP 50%.

Punya pertanyaan soal rumah, tanah atau properti lain? detikProperti bisa bantu jawabin. Pertanyaan bisa berkaitan dengan hukum, konstruksi, jual beli, pembiayaan, interior, eksterior atau permasalahan rumah lainnya.

Caranya gampang. Kamu tinggal kirim pertanyaan dengan cara klik link ini