.webp)
Kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi habis. Namun, Direktur BTN Nixon LP Napitupulu mengungkapkan masih ada sisa rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum terjual. Hal ini disebabkan karena kuota penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sudah habis di tahun ini.
"Kita ada stok 25 ribu lagi yang belum bisa diakadkan udah kita kasih penawaran karena kuotanya sudah habis," ujar Nixon kepada awak media di Kantor Kementerian BUMN, Rabu (20/11/2024).
Ia mengatakan penambahan kuota sudah tidak dapat dilakukan. Pasalnya, tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk kuota FLPP tahun ini. Adapun menambah kuota dengan cara dengan mengambil jatah dari tahun 2025 juga tidak memungkinkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"APBN 2024 hanya untuk 2024, APBN 2025 untuk 2025. Kita udah tanya tanya beberapa kali," ucapnya.
Nixon menilai penjualan bisa dilakukan di awal tahun depan. Masyarakat masih mau menunggu sebulan asalkan ada kepastian nilai rumah. Adapun masa persetujuan kredit bank masih memungkinkan untuk terkejar selama tiga bulan.
"Jadi menurut aku yang paling mungkin adalah di tahun 2025 secepatnya di awal Januari segera diakadkan," kata Nixon.
Sebelumnya, Koordinator GASPERR dan Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah mengatakan ada sekitar 30 ribu unit rumah MBR yang sudah terbangun dan mendapat persetujuan bank. Ia menekankan pentingnya rumah tersebut terserap tahun ini untuk mengejar masa kedaluwarsa persetujuan kredit bank.
"34 ribu (unit rumah MBR) sudah habis. Sekarang ada ready stock kurang lebih 30 ribu unit (rumah MBR) dan sudah dapat persetujuan bank, artinya tinggal eksekusi," ujar Junaidi dalam acara Deklarasi GASPERR di Hotel Sari Pacific, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (15/11) lalu.
Ia mengusulkan ada kuota talangan dari perbankan seperti yang pernah dilakukan oleh Bank Tabungan Negara (BTN). Langkah ini sembari meyakinkan kuota tersebut dapat dikonversikan ke tahun berikutnya.
"Artinya diambil tahun 2025 untuk penggunaan 2024 seperti yang pernah dijalani (BTN). Kita mengingatkan itu, tinggal pemerintah (melalui) Kementerian Keuangan mengeluarkan surat bahwa kuota bisa berjalan dengan pola talangan yang dilaporkan oleh bank. Nantinya dikonversi kuota yang di tahun depan," tuturnya.
(dhw/dhw)
