.webp)
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indriyanto mengungkapkan akan menggodok program Hunian Terjangkau Milik. Pemprov DKI Jakarta rencananya akan menyiapkan anggaran APBD 2025 mencapai Rp 250 miliar.
Hal ini disampaikan dalam acara Rakerda REI DKI Jakarta 2024: Jakarta menuju Kota Global Berkelanjutan; Tantangan dan Peluang untuk Sektor Realestat di Rasuna Said, Jakarta.
"Terkait hunian milik ini saya harap dari DPD REI bisa bekerjasama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menyediakan hunian terjangkau milik," kata Kelik pada Kamis (7/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Calon penghuni yang dapat membeli hunian dari program Hunian Terjangkau Milik ini adalah masyarakat berpenghasilan sekitar Rp 7,5 juta - Rp 14,8 juta per bulannya.
"Sasaran masyarakat berpenghasilan antara Rp 7,5 juta sampai Rp 14,8 juta," sebutnya.
Harga rumah yang akan ditawarkan mulai dari Rp 88 juta hingga Rp 11,3 juta per meter persegi. Harga jual maksimal yang diberikan tidak boleh melebihi Rp 440 juta.
"Dengan harga jual mulai Rp 8,8 juta per meter persegi. Sampai dengan Rp 11,3 juta per meter persegi dan secara maksimal harga jualnya Rp 443 juta," ungkapnya.
"Kami sendiri sudah siap secara dana. Penyaluran sebesar Rp 250 miliar pasti kita siapkan untuk Hunian Terjangkau Milik. Kita koordinasikan dengan para pengembang permukiman hunian," lanjutnya.
Di samping menyiapkan program ini, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan juga mengurusi Rusun-rusun di Jakarta yang ia sebut tinggi peminatnya.
"Kalau kita cermati, untuk DKI Jakarta khususnya untuk sektor realestat ada beberapa realestat yang bisa kita lihat bahwa permintaannya tertinggi. Mungkin tahu juga bahwa kami Dinas Perumahan mengelola rusun sewa. Itu antriannya sudah panjang bener. Semua butuh rusun. Kami juga ada nanti Rusunami," tuturnya.
Selain hunian vertikal, Pemprov Jakarta juga mendorong pengembangan hunian berkonsep mixed use yakni satu bangunan bukan hanya tersedia tempat tinggal, melainkan area kantor hingga komersial.
"Kemudian bahwa pembangunan pembangunan infrastruktur perumahan, dengan tren mixed use development tadi juga disampaikan sebelum acara bahwa ke depan mungkin kita akan memanfaatkan aset-aset yang belum dimanfaatkan secara optimal termasuk pasar-pasar, kita manfaatkan kantor-kantor untuk kita tinjau lagi gimana bentuknya, kepemilikannya untuk menjadi hunian," jelasnya.
(aqi/zlf)
