.webp)
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait marah dan kesal ketika mengetahui birokrasi di lembaga kementerian lama. Saking kesalnya, ia sampai menggebrak meja saat rapat internal.
Hal itu terjadi saat rapat internal pada Senin (28/10/2024) yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kementerian PKP. Awalnya, pria yang akrab disapa Ara ini sedang membuat bahan presentasi yang akan dipaparkan saat rapat kerja bersama Komisi V DPR RI pada Selasa (29/10).
Kemudian, ia bertanya perihal surat yang dikirimkan ke Jaksa Agung terkait aset lahan sitaan koruptor. Namun, surat tersebut tak kunjung sampai ke tangan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pak Jaksa Agung ngomong sama saya, dia sudah cek, dia belum terima surat waktu saya ketemu di Magelang," katanya saat rapat internal, dikutip dari YouTube Kementerian PKP, Rabu (30/10/2024).
Surat yang dimaksud tersebut sudah dikirim sejak sehari setelah Ara menjadi Menteri PKP yaitu pada Selasa (22/10), namun baru sampai ke Jaksa Agung pada Senin (28/10). Hal tersebut membuatnya geram dan kesal karena birokrasi kementerian sangat lama.
"Diterimanya kapan bu? Saya tanda tangan suratnya kapan bu? Ngeri nggak bu? Pantes Jaksa Agung belum menerima. Mengerikan birokrasi kita bos. Mengerikan. Menteri tanda tangan tanggal 22 baru sampai tanggal 28, ya bagaimana orang surat menteri aja begitu kok, pantes Jaksa Agung bilang begitu sama saya 'Pak Ara mana saya belum nerima suratnya'," tuturnya.
Baca juga: 5 Konglomerat yang Ikut Bangun 3 Juta Rumah |
Saking kesalnya, Ara sempat berbicara sambil menggebrak meja. Ia tak habis pikir mengirim surat ke lembaga lain bisa memakan waktu yang cukup lama. Tak hanya itu, Ara juga mengaku malu karena kementerian yang dipimpinnya birokrasinya lamban.
"Saya tuh menteri, tanggal 22 kirim surat, tanggal 28 baru sampai," katanya sambil menggebrak meja.
"Saya malu sama Jaksa Agung 'Pak Ara mana? Saya barusan cek Pak Ara belum sampai suratnya' ini udah kejawab tanggal 28 (suratnya sampai), ngeri. Bagaimana Anda mau melayani publik kalau cara kerjanya begini gitu loh," sambungnya.
Ara bahkan sempat menawarkan untuk memenuhi kebutuhan kementerian menggunakan uang pribadinya jika memang diperlukan. Hal itu dilakukan untuk menunjang setiap keperluan kementerian yang dipimpinnya agar bisa berjalan dengan baik.
"Saya itu nggak keberatan ngeluarin duit pribadi untuk kepentingan bagaimana organisasi ini pak ya. Kan saya sudah bilang sama bapak, kalau bapak nggak bisa nyediain sekretaris dari sini ya sudah saya biayai sendiri pak, gitu aja pak. Kalau bapak ada kekurangan peralatan apa-apa, biar saya beliin pakai uang pribadi saya gapapa pak, negara ini sudah terlalu baik buat saya kok," ungkapnya.
"Kalau kita hambatannya kendalanya di fasilitas, nggak ada duit, ya pakai duit.. kan saya nggak korupsi, pakai uang pribadi saya untuk kepentingan negara, di mana sih salahnya? gapapa menurut saya," tambahnya.
(abr/abr)
