Sederet Biaya yang Harus Dibayar ASN Saat Tinggal di Rusun IKN

Rusun ASN 1 di IKN — Rusun ASN di IKN Foto: Ristyan Mega Putra/ Pranata Humas Ahli Muda Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR

Jakarta -

Aparatur Sipil Negara (ASN) disebut akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada awal tahun depan. Nantinya, mereka akan tinggal di rumah susun (rusun) yang sudah disiapkan.

Saat tinggal di rusun tersebut, masih ada sederet biaya yang harus dibayarkan. Contohnya seperti biaya listrik, biaya air, hingga biaya gas.

"Saat ini pengaturan penghunian ASN ini belum dilakukan ya, belum diatur. Tapi saya menyampaikan bahwa terkait dengan penghunian ini memang ada biaya-biaya yang harus ditanggung. Ditanggung dulu ya, yang harus dikeluarkan. Ada biaya listrik, biaya air, biaya gas, tentunya ada biaya pengelolaan bersama," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto di YouTube Kementerian PUPR Podcast Sigap Membangun Rugi, dikutip Jumat (25/10/2024).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam acara tersebut, Iwan menuturkan tidak hanya ASN saja yang harus membayar sejumlah biaya hunian, tetapi para menteri yang tinggal di rumah dinas juga melakukan hal yang sama. Maka dari itu, menurutnya diperlukan kebijakan untuk mengatur hal tersebut.

"Nah ini juga perlu ada kebijakan. Apakah bentuknya sebagai tunjangan perumahan untuk ASN yang pindah ke sana atau kah kemudian dibebaskan dan negara mengalokasikan anggaran untuk membiayai itu," tuturnya.

"Kalau saya pribadi mendorong untuk pemberian insentif tunjangan perumahan, ya dikasih nilai tertentu misalnya Rp 1 juta kemudian untuk Rp 1 juta itu mereka akan membayar IPL-nya, bayar listrik, bayar air, dan sebagainya," sambungnya.

Menurutnya, jika diberikan tunjangan perumahan, para ASN bisa berhemat dan menyimpan jika ada lebihan uang dari tunjangan tersebut. Tak hanya itu, dengan diberikan tunjangan, Iwan menilai para ASN dapat menggunakan energi dengan bijak karena energi yang dipakai sesuai dengan yang dibayarkannya.

Sebagai informasi, Iwan sempat mengatakan saat ini sudah ada 13 tower rusun yang sudah selesai dan full furnished. Targetnya, pada Oktober ini akan rampung 16 tower rusun ASN-Hankam. Ia optimistis pada akhir Desember 2024 semua rusun ASN-Hankam sebanyak 47 tower rampung.

"Kalau yang sudah benar-benar siap sih, yang kemaren digunakan sih 13 tower. Semua sudah full furnished. Semoga di Oktober ini bisa sampai 16 (tower rusun) ya," ungkapnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (15/10/2024).

Di sisi lain, jadwal pemindahan pegawai ASN ke IKN mundur ke bulan Januari 2025. Hal ini sebelumnya diumumkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang masih dijabat oleh Abdullah Azwar Anas.

"Semalam saya diperintah dari Bapak Presiden (Jokowi) melalui Pak Praktikno (Mensesneg), dapat perintah Januari (2025) ASN pindah," kata Anas, di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Anas mengatakan, persiapan pemindahan ASN sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu lalu. Namun Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyempurnakan kembali kesiapan ekosistem IKN sebelum pemindahan ibu kota.

Rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke tahun depan. Diperkirakan untuk tahap awalnya ada sekitar 1.700 ASN yang akan pindah.