.webp)
Program pembangunan 3 juta rumah ditargetkan mulai dilakukan pada Januari 2025 mendatang. Untuk dapat melakukan program tersebut, tentunya harus ada kesiapan lahannya terlebih dahulu.
Dalam penyediaan lahan untuk program tersebut, Kepala Badan Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menuturkan pihaknya siap untuk menyediakan lahan guna pembangunan program 3 juta rumah walaupun saat ini lahan yang dikelola oleh Badan Bank Tanah Baru sekitar 27.000 hektare saja. Untuk di perkotaan, pihaknya mengaku akan mengoptimalkan lahan-lahan milik BUMN yang tidak dimanfaatkan.
Namun, terkait pelaksanaan pembangun 3 juta rumah yang ditargetkan berjalan pada Januari 2025, kata Parman, masih belum ada pembicaraan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Ia juga tidak menjawab dengan gamblang apabila lahan yang dibutuhkan untuk membangun rumah maupun rumah susun bisa tersedia pada Januari tahun depan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita harus kerjasama dengan pekerjaan siapa yang akan membangun rumahnya," katanya kepada wartawan di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2024).
"(Kira-kira kapan Pak lahan tersedia?) Kalau kita sih siap aja. Siap aja. Tentunya skemanya harus kita bicarakan. Yang ada di Kendal sama di Brebes itu, kita bekerjasama tentunya dengan developer, sama Kementerian PUPR waktu itu ya, tentunya juga dengan bank," sambungnya.
Terkait dengan jumlah lahan yang bisa disediakan oleh Bank Tanah untuk pembangunan 3 juta rumah, Parman tidak menjawabnya dengan gamblang. Ia mengatakan, jumlah lahan yang bisa disediakan akan tergantung dari lahan yang bisa pihaknya dapatkan dan kelola.
"Nanti kita lihat jumlahnya, kalau kita dapat 100.000 (Ha) ya tentunya untuk reforma dan lain sebagainya bisa untuk (Kementerian) PKP. Karena reforma itu sebetulnya land untuk landless ya, yang orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan rumah. Untuk masyarakat yang kita anggap masih kurang sejahtera, belum mendapatkan rumah," paparnya.
Sebagai informasi, Wakil Menteri PKP, Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa Menteri PKP, Maruarar Sirait sedang sedang mencari tanah di Bank Tanah untuk membangun perumahan. Ia menyasar tanah siap bangun di antaranya milik Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Nah, makanya tadi Pak Menteri gerak cepat ingin mengidentifikasi tanah-tanah yang siap di Bank Tanah yang ada di terutama (Kementerian) ATR/BPN dan juga tanah-tanah yang selama ini siap bangun. Ya, misalnya tanah BUMN di sekitar kereta api, di Pasar Jaya dan lain sebagainya yang sebenarnya sudah bisa (digunakan)," jelas Fahri kepada wartawan seusai rapat di Gedung Tata Ruang, Raden Patah No. 1, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024) malam.
Pihaknya akan memastikan aspek regulasi, perizinan, dan skema keuangan untuk pemanfaatan tanah tersebut. Tanah itu pun bisa ditawarkan dengan berbagai pembiayaan, baik dari pemerintah, swasta, hingga sumbangan.
"Jadi kita clear-kan nanti aspek regulasinya, perizinannya dan skema keuangannya. Ini semua bisa langsung kita tawarkan untuk dibangun oleh apakah pakai dana pemerintah atau dana swasta, dana CSR atau swadaya, sumbangan dan sebagainya," ucapnya.
(abr/zlf)
