.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, membeberkan tiga tugas besar yang akan menjadi fokusnya selama menjabat pada periode 2024-2029.
"Ini pesannya Pak Presiden kepada kami sebelum diangkat jadi Menteri, ada tiga yang harus kita amankan dalam rangka mengamankan tanah," kata Nusron kepada wartawan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Senin (21/10/2024).
Pertama, ia akan fokus pada penataan ulang model pemberian konsensasi lahan pemerintah dalam hak guna usaha (HGU). Dalam hal ini, ia menegaskan harus mengedepankan prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam rangka penataan ulang itu tidak boleh mengganggu iklim investasi dan mengganggu keberlanjutan ekonomi dan pembangunan. Jadi tiga, keadilan, pemerataan, tapi tidak mengganggu iklim investasi dan tidak mengganggu keberlanjutan," ujarnya.
Kedua, Nusron akan memanfaatkan lahan pemerintah atau negara yang liar untuk digunakan agar menjadi lebih bermanfaat dan produktif. Lahan tersebut akan digunakan untuk pengembangan kawasan wilayah, termasuk pembangunan rumah.
"Apakah itu segera digunakan untuk pembangunan perumahan, pembangunan kawasan wilayah, dan sebagainya. Apakah untuk pertanian, apakah untuk perkebunan, tetapi harus segera produktif," tutur Nusron.
Ketiga, ia menyampaikan penyelesaian sengketa-sengketa tanah harus segera dikerjakan. Dalam hal ini, harus mengedepankan keadilan agar adanya kepastian hukum.
"Jangan sampai tidak ada kepastian hukum dan terlalu lama," imbuhnya.
Sebagai informasi, Nusron Wahid baru saja menerima jabatan sebagai Menteri ATR/BPN yang diserahkan langsung oleh Menko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono, dalam acara Serah Terima Jabatan Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN, pada Senin (21/10/2024) malam.
(abr/abr)
