.webp)
Pemberian subsidi untuk pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dinilai masih ada yang tidak tepat sasaran. Permasalahan tersebut masih kerap terjadi hingga saat ini.
Terkait hal tersebut, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait mengatakan pihaknya akan melakukan evaluasi. Tak hanya itu, pria yang akrab disapa Ara ini juga menuturkan akan mencari sumber 'kebocoran' yang menyebabkan subsidi tidak tepat sasaran.
"Ya itu kita akan mempelajari, mengevaluasi, selama ini kenapa tidak tepat sasaran. Itu kita harus cari tahu asalnya dan juga diminta untuk kebocoran-kebocoran, saya akan mengundang terbuka pemerhati korupsi di mana titik-titik korupsi. Juga teman-teman wartawan laporkan ke saya," ujarnya kepada awak media di Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya dalam catatan detikcom, pada September 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah yang harus segera diselesaikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), salah satunya terkait penyaluran bantuan subsidi rumah.
Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2022 BPK, terungkap bahwa ada sejumlah permasalahan terkait dengan penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) yakni:
1) penyaluran dana FLPP terhadap 256 debitur sebesar Rp 26,24 miliar tidak tepat sasaran dan penggunaan quick response code pada rumah hasil pembiayaan dana FLPP belum optimal.
2) penanganan penyelesaian kredit FLPP terhadap 5.679 debitur yang telah meninggal dunia dan masih memiliki saldo outstanding pokok kredit per Oktober 2022 sebesar Rp 225,52 miliar tidak sesuai ketentuan, di antaranya karena bank penyalur belum mengajukan klaim asuransi jiwa atas debitur yang telah meninggal dunia dan penyelesaian kredit belum dilaporkan ke BP Tapera.
Sementara itu, Eks Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto sempat menyebutkan bahwa pihaknya masih menemukan rumah yang dibeli dengan bantuan FLPP justru tidak ditempati alias kosong. Kejadian tersebut bahkan ada di beberapa provinsi.
"Saya melihat, ini mohon maaf sekali, beberapa perumahan yang mendapatkan FLPP, KPR, dan sebagainya saya temui masih banyak yang kosong. Nah itu masih ada yang kosong di beberapa provinsi, ada yang 60% bahkan 80%," ungkapnya dalam acara Proptech Convention and Expo di Auditorium Kementerian PUPR, Jumat (23/8/2024).
Menurutnya, hal ini patut menjadi perhatian karena FLPP seharusnya diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan rumah. Rumah yang dibeli dengan bantuan FLPP juga kerap dialihkan kepada orang yang belum tidak tepat.
"Jangan karena secara persyaratan berhak tapi dia bukan kelompok yang prioritas sebenarnya dan mendesak untuk mendapat rumah. Dan yang kita khawatirkan ini yang juga jadi catatan BPK perlu menjadi perhatian ya di beberapa waktu ditemukan pengalihan rumah-rumah MBR ini, rumah-rumah FLPP ini kepada pihak lain yang seharusnya nggak berhak memperoleh itu. Ini menjadi perhatian kita," tuturnya.
Pihaknya saat ini tengah mengembangkan teknologi dengan fitur geo-tagging untuk melacak apakah bantuan yang diberikan oleh pemerintah sudah tepat sasaran atau belum.
"Karena itu dukungan teknologi menjadi sangat penting. Saya ingin setiap penerima bantuan dapat rumah di mana itu kita bisa tagging, termasuk tadi ID-nya, sampai terjadi pengalihan nah data itu akan bergerak dan akan bicara. Ini dalam rangka membangun akuntabilitas, tinggal kita nanti bisa monitor setiap saat," pungkasnya.
(abr/abr)
