.webp)
Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal sebagai bedah rumah rawan melakukan 'tipu-tipu' untuk mendapatkan kembali bantuan tersebut. Padahal, salah satu syarat untuk mendapatkan bantuan bedah rumah adalah belum pernah mengikuti program tersebut.
Oknum penerima kerap memecah Kartu Keluarga (KK) agar bisa mendapatkan bantuan bedah rumah, padahal masih tinggal di satu rumah yang sama. KK ini salah satu berkas yang diperlukan untuk mengajukan diri guna mendapatkan bantuan bedah rumah. Padahal, bantuan bedah rumah hanya diberikan per rumah, bukan per KK.
"Kalau BSPS kan terhadap rumahnya. (Pecah KK?) Nah itu yang sering terjadi. Itu modus. Kayak di Palu, itu yang paling bikin modus paling bikin kisruh kan itu. Yang terdampak rumahnya 1,' tapi kan kami di rumah ini ada 3 KK Pak'," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto kepada wartawan saat ditemui di Kementerian PUPR, Selasa (15/10/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya kita kan negara adil bukan bagi-bagi rumah. Memberikan akses iya, jadi ganti ya satu (rumah) sudah. Makanya supaya bencana itu ga selalu bawa korban kemudian muncul anggaran lagi untuk nangani itu ya, mulai sekarang kita bangun yang tahan gempa, yang green gitu lho ke arah sana," jelasnya.
Untuk mencegah hal-hal seperti itu, Kementerian PUPR tengah mengembangkan teknologi geo-tagging untuk mengetahui rumah-rumah mana saja yang sudah menerima bantuan. Dengan demikian, bantuan yang tersalurkan bisa lebih tepat sasaran dan efektif.
"Kita mau digitalisasi untuk perumahan, jadi kombinasi antara sensus dan pendataan perumahan itu sehingga kita akan punya data akurat, sekali saja itu, dan data itu kemudian di-maintaining tiap tahun bisa di-update sehingga penerima bantuan ini akan ter-update," tuturnya.
"Kalau sekarang kan ga tahu. Besok (terima bantuan) pakai nama dia, nanti pakai nama suaminya, terus nanti adiknya, itu gimana? Itu kan berbahaya sekali," tambahnya.
Tak hanya itu, Iwan juga mengatakan pihaknya menyarankan untuk melakukan sensus untuk mendapatkan data yang akurat. Sebab, menurutnya data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) masih belum terlalu akurat, masih berupa indikasi.
"Data itu yang harus diperbaiki. Cara memperbaikinya bukan susenas, tapi sensus. Melakukan sensus ulang dengan metode yang lebih tepat, sehingga kita punya gambaran itu. Untuk rumah tidak layak huni saya merencanakan pendataannya dengan teknologi ya. Kita punya foto udara itu luar biasa bisa langsung men-define rumah-rumah tersebar di mana, dengan teknologi seperti sekarang kan bisa langsung terhitung termasuk kondisinya seperti apa dan bagaimana, itu rumahnya bisa kelihatan. Jadi itu yang sedang kami rancang saat ini," jelasnya.
Jika data yang dimiliki oleh pemerintah sudah akurat, maka akan lebih baik dalam pengambilan keputusan atau kebijakan untuk masyarakat yang membutuhkan. Iwan mengungkapkan, cara tersebut dikembangkan setelah mendapatkan laporan dari BPK terkait penyaluran rumah subsidi yang tidak tepat sasaran.
"Bantuan bukan hanya FLPP saja ya, tapi juga BSPS dan yang lain. Kalau dirjennya ganti, direkturnya ganti, saya juga nggak tahu tuh rumah yang 2021 sudah pernah direnovasi jangan-jangan di 2024 direnovasi lagi, siapa yang tahu? Tapi kalau sudah di-tagging, nah bantuan tahun ini ini, di sini, pemerataan bisa kita lihat," tuturnya.
"Teknologi itu membuat lebih mudah, lebih efisien, yang paling penting akurat. Kalau itu sudah akurat maka seluruh bantuan akan lebih akuntabel. Kan lebih transparan," pungkasnya.
(abr/abr)
