.webp)
Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) menyampaikan beberapa usulan strategi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke depannya. Salah satu usulan yang bisa diterapkan terkait Ibu Kota Negara adalah dengan konsep Twin Cities antara Jakarta dan IKN.
Konsep Twin Cities adalah konsep di mana terdapat dua kota utama yang menjalankan fungsi-fungsi administratif pemerintahan selama periode tertentu (2025-2029).
Usulan ini tercipta karena dua faktor yakni belum adanya kejelasan kabar mengenai keputusan presiden (Keppres) tentang pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara dan terkait kecukupan anggaran pembangunan IKN saat ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti yang diketahui hingga akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo belum menandatangi keputusan presiden (Keppres) tentang pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara. Kabarnya, Keppres itu akan diteken setelah transisi pemerintahan selesai yakni di masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Terkait skenario yang akan terjadi yang telah kami siapkan. Itu ada peluang I dan peluang II. Peluang I, Jakarta adalah sebagai ibu kota de jure (sah di mata hukum) dan IKN adalah ibu kota de facto (kenyataannya). Kondisi ini adalah kondisi ketika Keputusan Presiden terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN belum dilakukan padahal anggaran sudah ada," kata Ketua Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia Adiwan Fahlan Aritenang dalam Konferensi Pers Usulan Strategi Perencanaan dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kantor Utusan Khusus Presiden, Jakarta Pusat pada Jumat (11/10/2024).
"Adapun peluang II di mana IKN resmi menjadi Ibu Kota de jure dan Jakarta sebagai Ibu Kota de facto," lanjutnya.
Peluang II ini adalah kondisi kebalikan dari peluang I di mana Keppres sudah ditandatangani, tetapi anggaran belum mencukupi. Maka dari itu, mereka mengusulkan agar Jakarta dan IKN dapat menjadi dua kota administratif di Indonesia untuk sementara.
Ada pun gambaran pemindahan Ibu Kota yang ideal adalah di mana Keppres diterbitkan di saat anggaran pembangunan di IKN juga cukup.
ASPI berharap dari usulan ini, dapat membantu pihak Otorita IKN dalam mengambil keputusan rencana pembangunan di IKN ke depannya sehingga pemindahan Ibu Kota Negara berjalan lancar.
Hadir di tempat, Utusan Khusus Presiden untuk Kerjasama Internasional Pembangunan IKN, Bambang Susantono mengungkapkan apresiasi terhadap hasil riset yang dilakukan ASPI. Setelah ini, dia akan menyampaikan usulan skenario terkait pemindahan Ibu Kota Negara ini kepada Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto.
"Terima kasih ASPI, kami akan meneruskan usulan usulan ke pihak-pihak terkait. Tentu kami akan teruskan, idenya menarik, twin cities menjalankan 2 kota yang dijalankan bersamaan," ujar Bambang.
Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), alokasi dana APBN untuk pembangunan IKN dalam periode 2022-2024 mencapai Rp 83,3 triliun.
"Dalam catatan kami sudah Rp 83,3 triliun alokasi dana APBN PUPR. Ditambah yang sudah grounbreaking, mungkin hari ini ada groundbreking tambahan Rp 58,4 triliun. Jadi sekirar Rp 142 triliun sudah ada di sana, yang groundbreaking itu tentu belum semua terealisasikan, ada beberapa yang baru komitmen," ungkap Bambang terkait anggaran pembangunan IKN.
(aqi/dna)
