.webp)
Warga yang rumahnya terkena dampak pembangunan pabrik seperti yang dialami warga di Desa Bitungsari dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dengan dasar hukum yang mendukung hak-hak mereka, termasuk UU Perlindungan Lingkungan Hidup dan UU Tata Ruang.
Gugatan ini muncul sebagai respons terhadap risiko penurunan nilai properti dan pencemaran lingkungan yang dialami oleh masyarakat setempat imbas aktivitas pembangunan bangunan pabrik tersebut.
Seperti yang dialami Warga perumahan Bukit Nuansa Ciawi, Bogor terkena dampak pembangunan pabrik di Desa Bitungsari, warga sekitar sangat terganggu karena pembangunan pabrik ini, mulai dari kebisingan hingga getaran-getaran yang membuat rumah mereka terjadi keretakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jika kajian amdalnya belum memenuhi syarat maka warga mendapatkan kompensasi atas pelanggaran dimaksud," ujar pakar hukum properti, Muhammad Rizal Siregar dalam wawancara via sambungan telpon dengan detikcom, Kamis (26/9/2024).
Menurut informasi yang dihimpun, dampak pembangunan tersebut meliputi penurunan nilai properti, keretakan pada dinding rumah dan, kebisingan yang mengganggu waktu istirahat mereka. Warga yang merasa dirugikan disarankan untuk mengumpulkan bukti-bukti konkret, seperti laporan kesehatan dan evaluasi nilai properti, guna memperkuat posisi mereka dalam gugatan.
"Kita terdampak, tapi kalau kita mau ditanya antara mau tetap melanjutkan kegiatan yang mengganggu itu atau diganti duit. Kalau saya lebih baik kalian ambil aja duitnya, cuma bagaimana retak itu kembali supaya nggak retak" pungkas Gema, warga perumahan Bukit Nuansa saat ditemui detikcom pada Rabu (25/9/2024).
Sebelum mengambil langkah hukum, proses mediasi dengan pihak pabrik atau pemerintah sering kali dianjurkan, langkah ini dapat membantu mencari solusi tanpa perlu memasuki proses pengadilan yang panjang dan melelahkan. Namun, jika mediasi tidak membuahkan hasil, gugatan bisa menjadi alternatif yang layak.
Ahli hukum mengingatkan pentingnya konsultasi dengan pengacara untuk memahami hak-hak hukum dan prosedur pengajuan gugatan. Dengan pemahaman yang jelas, warga dapat lebih siap menghadapi proses hukum dan memastikan hak-hak mereka terlindungi.
(dna/dna)
