.webp)
Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana mendirikan Kementerian Perumahan yang terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Rencana pemisahan tersebut dimaksudkan agar program pembangunan perumahan bisa lebih fokus.
Dengan adanya Kementerian Perumahan, lantas sosok seperti apa yang cocok menjadi Menteri Perumahan?
Konsultan Properti Anton Sitorus menilai positif pemisahan kementerian tersebut. Ia mengatakan perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia, sehingga sudah seharusnya mempunyai kementerian khusus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Untuk hal-hal basic itu yang menyangkut masalah ekonomi dasar harusnya memang ditangani oleh kementerian khusus. Makanya dari dulu dari pertama kali Indonesia merdeka, di zaman orde baru itu selalu ada Kementerian Perumahan," ujar Anton kepada detikProperti, Minggu (1/9/2024).
Adapun sosok menteri yang cocok memimpin kementerian tersebut, menurutnya harus yang memahami masalah perumahan. Lalu, Menteri Perumahan juga harus mempunyai visi dan pengalaman.
"Siapapun itu yang ngerti soal masalah perumahan. Mau itu dari pemerintah, swasta yang benar-benar mengerti dan memang punya isi untuk merencanakan masalah perumahan ke depan," katanya.
Ia juga menyebut Kementerian Perumahan merupakan kementerian teknis, sehingga perlu dipimpin oleh seseorang yang profesional.
"Harapan kita bukan birokrat ya, maksudnya baik itu orang pemerintah atau swasta bisa aja berpikirnya birokrasi. Kalau saya pikir bukan zamannya lagi pemerintah kementerian-kementerian seperti perumahan yang istilahnya kementerian teknis itu dipimpin oleh seorang birokrat, harusnya yang benar-benar profesional," jelasnya.
Sosok tersebut baik dari pemerintahan maupun swasta, yang utama adalah memiliki pengalaman dan pemahaman tentang masalah perumahan. Sebab hanya mengandalkan latar belakang belum tentu menjamin seseorang memahami kondisi perumahan yang ada.
"Mau dia dari latar belakang pemerintah atau swasta, dia punya visi, pengalaman, dan mengerti masalah perumahan yang ada. Pengembang swasta bisa aja orangnya juga nggak sesuai, nggak mengerti masalah perumahan. Sebaliknya, juga orang pemerintah walaupun dia selama ini karirnya di kementerian PUPR, tapi bisa aja dia juga nggak ngerti," katanya.
Terpisah, Pengamat Properti dan Direktur Investasi Global Asset Management Steve Sudijanto berpendapat Menteri Perumahan sebaiknya sosok yang pernah menjadi pemimpin pengembang besar. Kemudian, jajarannya pun harus merupakan tenaga yang ahli di bidangnya.
"Menurut saya yang cocok menjadi Menteri Perumahan Rakyat adalah sosok yang pernah menjadi pengembang. Saya setuju pelaku pasar yang sekala nasional. Kan banyak dirut (direktur utama) dulu perusahaan pengembang yang besar, terbuka, public listed, atau bahkan yang pernah kerja di perumahan di Singapura, kan banyak," ungkapnya.
Steve mengatakan sosok yang berpengalaman di bidang perumahan akan lebih mudah menyelaraskan dalam menjalankan tugasnya. Sebab, mereka sudah mengalami dinamika di dalam dunia properti, khususnya perumahan.
"Kalau kita mencari seorang sosok yang menjadi pemimpin perumahan ini, sebaiknya pernah menjadi dirut atau CEO di pengembang besar. Jadi mereka sudah mengalami strength, weakness, opportunity, dan threat-nya," jelas Steve.
"Memang sehari-harinya sudah mengalami di dunia properti dan di dunia perumahan ini, suka dukanya sudah tahu, targetnya apa, KPI-nya apa, tantangannya apa. Masalahnya, jangan sampai jalan di tempat nggak ada hasilnya (KPI)," sambungnya.
Sementara itu, Ketum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan sosok yang sebaiknya memimpin Kementerian Perumahan mempunyai kapasitas hingga kemampuan menjalin komunikasi, sehingga tugas kementerian berjalan lancar.
Namun, Joko tetap menyerahkan keputusan kepada presiden nantinya soal sosok yang cocok menjadi Menteri Perumahan.
"Ini semuanya tergantung presiden, tapi kalau kita ditanya, (kriteria Menteri Perumahan) yang pertama mempunyai kapasitas, kedua mempunyai experience, yang ketiga punya passion, punya keberpihakan dan mampu mengorganisasi, mampu menjadi leader, mampu menjalin komunikasi dengan banyak kementerian, sehingga ini bisa berjalan terus, terjaga, dan bisa bertumbuh," tutur pria yang juga CEO Buana Kassiti itu.
Menurutnya, sosok dengan kriteria tersebut akan mampu mengurangi angka backlog rumah di Indonesia.
"Kalau ada orang yang punya experience (dan) punya passion berarti memang bagian dari pelaku itu. Backlog yang sepuluh tahun hanya berkurang 10% itu kan kalau dengan cara yang sama salah satunya sosoknya yang tidak mempunyai kriteria tadi. Tetapi apapun itu kan hak prerogatif presiden," pungkasnya.
(dhw/dna)
