.webp)
Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk Kementerian Perumahan, terpisah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR). Langkah ini dilakukan agar program pembangunan perumahan bisa berjalan lebih fokus.
Hal itu disampaikan oleh adik Prabowo sekaligus Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyebut Kementerian Perumahan akan berdiri sendiri seperti sebelumnya sebelum digabung ke Kementerian PUPR.
"Pak Prabowo sudah setuju kita akan mendirikan Kementerian Perumahan seperti dulu," ujar Hashim dalam acara APEC BAC Indonesia: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran, di Hutan Kota Plataran, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8/2024) kemarin.
Dihubungi terpisah untuk menanggapi rencana tersebut, Konsultan Properti Anton Sitorus setuju dengan rencana pemisahan kementerian, sehingga terbentuk Kementerian Perumahan. Menurutnya, sudah seharusnya kementerian tersebut terpisah, sebab Kementerian PUPR lebih dominan menangani pekerjaan umum. Mulai dari jumlah direktorat dan persentase anggaran untuk perumahan di PUPR kurang menjadi fokus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sejak zaman Orde Baru ada yang namanya kementerian khusus perumahan, Kemenpera. Jadi kalau sekarang mau dibalikin lagi, itu bagus artinya mengembalikan ke kondisi semula, makanya bukan sesuatu yang baru. Ini mengembalikan ke posisi semula seperti awal kalau Kementerian Perumahan itu memang harus ada dan tersendiri," ujar Anton kepada detikProperti, Minggu (1/9/2024).
Ia mengatakan perumahan hanya salah satu hal yang ditangani oleh PUPR, sehingga kementerian tersebut lebih banyak menangani pekerjaan umum. Menurutnya, pemerintah kurang fokus mengembangkan perumahan ketika kementerian masih digabung.
"Namanya pekerjaan umum itu memang ada kaitannya dengan perumahan, tapi kalau itu dijadikan satu (dengan perumahan) dan membuat jadinya dominannya lebih ke pekerjaan umum, itu yang terjadi di sepuluh tahun terakhir ini," katanya
Ia mengatakan pemerintah sebelumnya lebih fokus membangun infrastruktur seperti jembatan, irigasi, hingga got dibandingkan perumahan. Padahal, perumahan merupakan aspek penting serta bagian dari kebutuhan dasar manusia.
"Untuk hal-hal basic itu yang menyangkut masalah ekonomi dasar harusnya memang ditangani oleh kementerian khusus. Makanya dari dulu dari pertama kali Indonesia merdeka, di zaman orde baru itu selalu ada Kementerian Perumahan," jelasnya.
Oleh karena itu, Anton menilai ini sebagai langkah yang positif untuk mendukung pembangunan dan penyediaan perumahan di Indonesia.
"Kita menyambut gembira kalau memang akan dikembalikan lagi seperti semula," ucapnya.
Sementara itu, Pengamat Properti dan Direktur Investasi Global Asset Management Steve Sudijanto juga setuju dengan pemisahan kementerian dan dibentuk Kementerian Perumahan. Hal ini bisa mendorong kinerja pemerintah dalam menyediakan perumahan.
"Kalau dengan dipisah itu akan lebih terkonsentrasi. Bapak Presiden Terpilih Prabowo akan mempunyai rencana yang lebih detail tentang hal-hal perumahan rakyat ini, makanya dipisah. Dengan dipisah akan lebih terkonsentrasi daripada digabung dengan PUPR," kata Steve.
Pembentukan Kementerian Perumahan akan membuat pekerjaan pemerintah lebih terarah dan terorganisir, termasuk memudahkan saat bekerjasama dengan kementerian lain. Namun, ia menegaskan agar kementerian tersebut menetapkan tujuan dan Key Performance Index (KPI) yang jelas.
"(Tentukan) KPI-nya apa dan digaris bawahi tujuan utamanya itu pada akhirnya apa. Maksudnya, KPI dan manfaat itu kan harus berbarengan, jadi manfaatnya ke rakyat. Tapi KPI dalam lima tahun itu (apa)? Karena banyak rakyat belum mempunyai rumah," pungkasnya.
Mau tahu berapa cicilan rumah impian kamu? Cek simulasi hitungannya di kalkulator KPR.
Nah kalau mau pindah KPR, cek simulasi hitungannya di kalkulator Take Over KPR.
(dhw/dhw)
