.webp)
Kebutuhan akan tempat tinggal layak huni semakin besar. Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai cara untuk membantu penyediaan rumah layak huni.
Presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memiliki program 3 juta rumah untuk menyediakan hunian layak huni, baik di perkotaan maupun di perdesaan. Untuk menunjang program tersebut, pengembang yang tergabung dalam Realestat Indonesia (REI) mengusulkan skema dana pendamping penyediaan rumah.
Ketua Umum REI, Joko Suranto mengatakan, pihaknya mengusulkan dana pendamping rumah untuk mempermudah masyarakat dalam memiliki hunian. Dana tersebut nantinya akan diambil dari dana pensiun (dapen), BPJS, asuransi, hingga Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebesar 5%.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dari dana yang ada itu, proposalnya kita akan mengajukan 5%-nya itu ditaruh di bank sebagai dana pendampingan. Dengan catatan, itu di-lock suku bunganya kontraprestasinya itu rate counternya maksimal di 3%," kata Joko dalam konferensi pers secara daring, Selasa (27/8/2024).
Dana pendamping itu nantinya bisa membantu untuk membayar pembelian rumah dengan bunga yang rendah, sekitar 6-7%. Skema ini menyasar orang-orang yang memiliki pendapatan di atas Rp 8 juta hingga Rp 15 juta, alias masyarakat berpenghasilan tanggung yang tidak bisa menikmati subsidi yang diberikan pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"(Orang dengan gaji) Rp 8-15 juta, kita mendorong dengan skema dana pendampingan tadi. Kemudian syukur-syukur yang di Rp 8-15 juta tadi dengan menggunakan bunga yang didapat dari dana pendampingan juga didapatkan minimalnya stimulus lah, mungkin PPN-nya 5% atau 50%. Nanti tahun depan kan secara perundangan PPN jadi 12% artinya PPN yang diterapkan 6%. Itu harapan kita," jelasnya.
Program 3 juta rumah Prabowo-Gibran ini berupa 1 juta rumah di perkotaan, 1 juta rumah di perdesaan, dan 1 juta rumah di pesisir. Untuk pembangunan 1 juta rumah di perkotaan, menurut Joko, sudah akan mendapat akomodasi dari pembiayaan yang ada.
Joko menambahkan pihaknya siap memberikan pendampingan untuk pembangunan rumah di desa maupun pesisir. Dengan demikian, tidak perlu ada kontraktor dari luar daerah untuk membangun atau memperbaiki rumah yang ada di desa-desa, cukup memberdayakan masyarakat lokal saja.
"REI menyanggupi untuk memberikan coaching atau pengawasan ketika pembangunan itu sehingga biaya yang atas pembiayaan itu bisa bergerak tetap di desa sehingga memberikan ekonomi desa untuk bertumbuh," pungkasnya.
(abr/dna)
