.webp)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan digitalisasi perumahan diperlukan ke depannya untuk mengatasi masalah perumahan di Tanah Air. Cara ini disebut dapat membantu dalam pelaksanaan pemetaan data geospasial yang lebih komprehensif, meliputi data kondisi maupun sebaran lokasi RTLH serta backlog yang lebih akurat dan akuntabel.
"Digitalisasi perumahan sangat penting untuk pembangunan perumahan di Indonesia di masa mendatang," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam Malam Puncak Hari Perumahan Nasional Tahun 2024 di Jakarta, seperti yang dikutip pada Rabu (28/8/2024).
Selain itu, digitalisasi perumahan juga dapat mengatasi keterbatasan lahan yang terjadi di beberapa wilayah. Di mana penyediaan rumah terutama di kawasan perkotaan dapat memanfaatkan ruang di atas jalan, sungai, atau rel kereta api.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tentunya ide pemanfaatan ruang seperti ini juga memerlukan studi lanjutan dan teknologi yang mendukung agar tidak mengganggu sistem transportasi.
"Hal ini tentu membutuhkan studi dan teknologi yang memungkinkan dilaksanakan tanpa mengganggu sistem transportasi yang ada. Dalam upaya memfasilitasi kemudahan perizinan sebagai bentuk dukungan pemerintah, saat ini tengah disiapkan rancangan prototype rumah tinggal sederhana yang mengakomodasi prinsip tahan gempa dan green building," jelasnya.
Namun, untuk mengatasi backlog dan rumah tidak layak huni, perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dengan seluruh stakeholder bidang perumahan, termasuk di dalamnya pemerintah daerah, perbankan, asosiasi dan pelaku pembangunan, pegiat perumahan dan lembaga filantropi, serta tentunya dibutuhkan pula dukungan dari seluruh masyarakat demi mencapai hunian layak dan terjangkau untuk semua.
"Ke depan tantangan Pembangunan perumahan akan semakin kompleks seiring dengan perkembangan kondisi global dan teknologi. Oleh karena itu, strategi transformasi digitalisasi perumahan harus menjadi prioritas kebijakan dan harus kita integrasikan dengan program dan kegiatan," pungkasnya.
Sementara itu, pada kesempatan yang sama Kementerian PUPR bersama mitra kerja bidang perumahan baru saja memperingati Hari Perumahan Nasional (Hapernas) ke-16. Hapernas sendiri diperingati setiap 25 Agustus sejak pertama kali dideklarasikan pada tahun 2008 silam.
Namun demikian, sejarah perumahan di Indonesia dimulai jauh sebelum tahun 2008, yaitu pada tanggal 25 Agustus 1950 saat dilaksanakan Kongres Perumahan Rakyat Sehat yang dibuka oleh Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, Bapak Muhammad Hatta.
Tahun ini, peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) XVI Tahun 2024 mengambil tema "Digitalisasi Perumahan". Tema ini bertujuan memberi dorongan bagi semua stakeholder perumahan dalam efisiensi penyelenggaraan perumahan dan mendukung kemudahan akses melalui sinergi platform digital yang merangkum proses bisnis perumahan, serta mengakomodasi inovasi dan ide-ide cemerlang dalam penyediaan perumahan di masa mendatang.
Turut hadir dalam kegiatan ini Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, Mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat pada Kabinet Pembangunan V (1988-1993) Siswono Yudo Husodo yang Menteri Transmigrasi pada Kabinet Pembangunan VI (1993-1998), Perwakilan Keluarga Bung Hatta Ibu Meutia Hatta, Ibu Mohammad Yusuf Asy'ari.
Lalu, ada pula Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro, Ketua Umum DPP REI Joko Suranto, Ketua Umum DPP HIMPERRA Ari Tri Priyono, Para Senior Menteri Perumahan Rakyat, Para perwakilan Kementerian/Lembaga, Para pelaku pembangunan dan mitra kerja Kementerian PUPR di bidang perumahan, Para Stakeholder dan pegiat/pemerhati Perumahan Indonesia, Para Senior Pinisepuh Perumahan, Para Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian PUPR.
(aqi/dna)
