.webp)
Perumahan termasuk ke dalam salah satu sektor yang mendapat perhatian khusus di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diketahui, Jokowi memiliki Program Sejuta Rumah (PSR).
Program Sejuta Rumah (PSR) adalah salah satu kebijakan pembangunan nasional bidang perumahan yaitu penyediaan perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau untuk mewujudkan peningkatan akses masyarakat secara inklusif dan bertahap terhadap layak huni.
Dalam melaksanakan kebijakan penyediaan rumah layak huni, sebagaimana amanat UU Nomor 1 Tahun 2011, pemerintah memberikan dukungan dan berupaya dalam menggerakkan properti di sektor menengah bawah dengan semangat simplikasi dan deregulasi kebijakan. Kemudahan Penyediaan Perumahan dilakukan melalui dua program yakni pertama, bantuan pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu pembangunan rumah susun, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah khusus, dan bantuan prasaran, sarana, dan utulitas umum (PSU) rumah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lalu yang kedua adalah Pembiayaan Perumahan, yaitu Program pembiayaan perumahan bagi MBR melalui Bantuan Pembiayaan Perumahan terdapat beberapa skema yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Subsidi Selisih Bunga (SSB).
Setelah 10 tahun berjalan, ada sejumlah evaluasi di sektor perumahan. Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras menuturkan masih ada backlog perumahan yang belum terselesaikan.
"Ya emang ada beberapa backlog yang belum terselesaikan itu tentunya akan dilanjutkan sama kabinet atau pemerintahan yang baru. Pada dasarnya program kita yang 3 juta rumah itu yang akan dilaksanakan. Konon kabarnya akan dibentuk kementerian khusus perumahan yang khusus akan menggarap hal tersebut," tuturnya saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (18/9/2024).
Di sisi lain, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menilai backlog saat ini memang masih tinggi, sekitar 9,9 juta unit. Namun, ada banyak program yang dilakukan Kementerian PUPR untuk sektor perumahan sudah cukup banyak, seperti pembangunan rumah susun (rusun) dan BSPS.
"Perumahan apalagi saat Pak Bas menjabat itu ada banyak program, terutama seperti rusun, yang masif itu rusun. Terus ada BSPS ya. BSPS itu langsung ke desa-desa, dusun-dusun perkampungan. Selama ini kan kita menyentuh rumah-rumah relatif di kota saja, pemukiman padat dicarikan tempat baru sehingga bisa menguraikan kawasan kumuh dan seterusnya," tuturnya.
Ia merasa pembangunan perumahan belakangan ini sudah cukup masif dan dapat menurunkan angka backlog. Ia berharap, ke depan program pembangunan perumahan bisa lebih banyak lagi. Ia menuturkan, menurunkan angka backlog masih menjadi bagian kerja keras yang harus dilakukan oleh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang.
"Iya, kalau bisa dipertahankan kalau menurut saya sekarang ya, dengan yang tadi rusun, kemudian BSPS, ada banyak bangun-bangun asrama, sekarang kalau menurut saya dipertahankan dulu. Ini berapa banyak backlognya, berapa banyak sektornya yang paling banyak backlognya, masyarakat kelas mana yang paling banyak harus diintervensi dan seterusnya," paparnya.
"Tentu kita ingatkan ya kalau saya utama tetap untuk keluarga yang kurang mampu," tambahnya.
(abr/zlf)
