.webp)
Bakal Calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil (RK) mengusulkan sederet usulan jika dirinya terpilih menjadi pemimpin Jakarta. Salah satunya adalah membangun apartemen ngangkang di atas jalan.
"Saya punya ide gila lagi pak, yang kalau aturan mengizinkan, ini akan saya terapkan pertama di Indonesia. Membangun apartemen di atas jalan," ucap RK di Kantor DPD Demokrat Jakarta, dikutip dari detikNews Jumat (23/8/2024).
Walau demikian, ide gilanya ini dianggap tidak mungkin bisa dilakukan di Jakarta. Sebab, terkendala pada aturan dan hukum yang berlaku serta kerancuan akan status kepemilikan lahan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, RK juga memiliki usulan membangun hunian di atas pasar maupun di atas stasiun atau lahan milik PT KAI. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan PT KAI soal rencana tersebut.
"Saya sudah minta ke PT KAI, tolong studi juga, enggak boleh lagi di Jakarta ada stasiun-stasiun yang satu lantai. Semua stasiun harus ada apartemen juga, di Manggarai, di Dukuh Atas, mau di Tanah Abang, mau di Juanda, mau di mana, sama juga. Karena lahan itu mahal," paparnya.
Dibandingkan dengan usulannya tentang pembangunan apartemen di atas jalan, pengamat menilai akan lebih memungkinkan untuk membangun rusun di atas pasar dan juga membangun hunian yang berorientasi Transit Oriented Development (TOD).
Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga mengungkapkan, revitalisasi gedung-gedung pasar yang ada bisa menjadi cara untuk menyediakan rumah dengan harga yang terjangkau. Jadi, bagian bawahnya masih berupa pasar lalu pada bagian atasnya merupakan rumah susun.
"Pasar itu selalu berada di lokasi yang sangat strategis. Seluruh pasar di Jakarta itu selalu berada di dekat persimpangan, dekat jalur utama, dekat dengan transportasi publik, artinya secara lokasi kalau kita bicara properti, itu sangat strategis," katanya saat dihubungi detikcom.
Selain itu, area pasar juga berada di bawah otoritas Pemerintah Daerah Jakarta sehingga lebih mudah untuk penggunaan lahan dan periziannya. Tantangan selanjutnya hanyalah membuat rancangan bangunan tersebut.
"Misalnya bikin bangunan 20 lantai, pasar bisa di lantai 1-5, lantai 6 sampai 20 atau 30 bisa digunakan untuk rusun. Selain lokasinya strategis, Pemprov DKI tidak perlu pembebasan lahan dan semuanya menjadi aset Pemda DKI. Secara hukum tidak ada masalah. Karena di dalam tata ruang, sudah diadaptasi penggunaan multifungsi atau mixed-use," paparnya.
Ia mencontohkan seperti di Pondok Indah yang di bagian bawahnya merupakan tempat belanja, bagian atasnya mal. Lalu, ada juga di Gandaria yang ada pusat perbelanjaan, hotel, dan apartemen dalam satu kawasan yang sama. Menurutnya, hal yang juga bisa dilakukan pada pasar-pasar modern.
Selain itu, membangun rusun TOD juga bisa menjadi solusi hunian. Pemerintah bisa bekerja sama dengan PT KAI untuk mengelola lahan yang ada di dekat stasiun kereta.
"Itu malah lebih mungkin. Intinya kan tidak perlu pembebasan lahan, kita optimalkan seluruh aset negara. Aset negara kan ada dua, aset milik Pemda DKI dan Pemerintah Pusat. Apalagi kalau ibu kota pindah, seluruh aset negara akan di bawah pengelolaan Pemprov DKI, bukan di pusat. Karena kan pemerintah akan dipindahkan ke Nusantara kalau memang benar-benar Keppresnya disebutkan nanti pemindahannya nanti, termasuk gedung-gedung Kementerian nanti (dikelola Pemprov Jakarta)," jelasnya.
Pembangunan Giant Sea Wall
RK juga memiliki usulan untuk membangun Giant Sea Wall guna mengatasi banjir rob di Jakarta Utara. Menurutnya, masalah yang ada harus diatasi dengan terobosan.
"Akan ada giant sea wall, supaya banjir dari utara, kan banjir terbagi dua ya, air dari selatan, Bogor ke sini, dan air dari utara naik. Nah, giant sea wall itu gimana menyelesaikan masalahnya kan, kira-kira begitu. Nah, jadi saya akan membagi visi misi itu dua intinya. Menyelesaikan keberfungsian masalah rutin, tapi melakukan lompatan terobosan hal-hal baru untuk Jakarta," tutur pria yang juga akrab disapa Kang Emil.
Terkait dengan Giant Sea Wall, Yoga memiliki pandangan yang berbeda. Yoga menilai, hal yang sebaiknya dilakukan adalah melakukan pembenahan di kawasan pesisir pantai utara Jakarta.
"Justru yang harus dilakukan adalah melakukan pembenahan di kawasan pesisir pantai utara, gimana permukiman di situ bisa digeser agar tidak terancam rob, misalnya. Kemudian bagaimana mempercantik pesisir pantai utara tadi," tuturnya.
Untuk melakukan pembenahan kawasan tersebut, kata Yoga, juga tetap harus memperhatikan tata ruang Jakarta yang sudah ada, Jangan sampai menyalahi desain tata ruang yang ada. Misalnya, apabila dalam desain tata ruang Jakarta memungkinkan untuk dibangun rumah apung, maka hal itu bisa saja dilakukan.
"Artinya di tata ruang kita mengatakan apa. Kalau memang harus direlokasi, misalnya, relokasi digeser ke daratan dikit tapi dibangunkan rumah susun yang bagus menghadap ke laut kan lebih bagus, misalnya. Di satu sisi dengan sisi kearsitekturannya si Emil melakukan sesuatu yang menarik, di sisi lain juga tidak melanggar tata ruang," ungkapnya.
(abr/dna)
