.webp)
DPP Real Estate Indonesia meminta kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk rumah subsidi hingga 250.000 atau sesuai dengan realisasi pada tahun 2023. Mereka telah mengirimkan surat kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 15 Mei lalu untuk penambahan kuota.
"Di surat tersebut kami juga mengingatkan komitmen beliau saat Hapernas tahun 2023 lalu untuk menambah kuota FLPP, jika kurang," kata Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto di Jakarta seperti yang dikutip dari pernyataan tertulis pada Jumat (28/6/2024).
Menurut Joko, Penambahan kuota FLPP ini berhubungan dengan besarnya angka backlog dan tingginya permintaan rumah subsidi dari masyarakat. Data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyebutkan total realisasi FLPP rumah subsidi hingga 13 Juni 2024 sudah mencapai 80.134 unit atau mendekati 50% dari total kuota FLPP tahun ini sebanyak 166.000 unit. Rumah FLPP di 2024 kemungkinan akan mencapai angka di atas realisasi 2023 yakni 229.000 unit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, merujuk tren realisasi rumah subsidi pasca pandemi atau sejak 2022, rata-rata realisasi rumah subsidi per bulan mencapai 20.034 sampai 20.818 unit.
Dengan tren realisasi sekitar 20.000-an unit per bulan itu, maka diperkirakan kuota rumah subsidi tahun 2024 akan habis pada Agustus atau September 2024 mendatang. Terlebih, tren permintaan dan realisasi FLPP biasanya akan meningkat di semester kedua.
"Tanpa adanya tambahan kuota, maka akan terjadi ketidakpastian pembangunan perumahan bagi MBR di tahun ini. Hal itu berdampak terhadap pasokan rumah dan tentunya mengabaikan hak MBR untuk memperoleh subsidi rumah untuk kehidupan mereka yang lebih berkualitas," jelasnya.
Saat ini, sesuai data aplikasi SiKumbang, stok rumah subsidi terbangun tercatat mencapai 118.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Untuk realisasi rumah subsidi milik anggota REI yang berpotensi diakad-kredit selama Juni-Desember 2024 saja estimasinya mencapai 65.000 hingga 70.000 unit.
Secara politis, kepastian kuota tambahan FLPP juga berhubungan dengan kepercayaan publik kepada program pemerintahan mendatang. Menurut Joko, masyarakat akan mempertanyakan anggaran pembangunan 3 juta rumah, jika untuk membiayai 250.000 unit rumah bersubsidi saja pemerintah sudah kesulitan.
"Apalagi, saat ini kita sedang fokus menyelesaikan backlog yang besar. Dan satu-satunya fasilitas skema pembiayaan yang ada dari pemerintah hanya dana FLPP. Lewat fasilitas inilah negara dan pemerintah terasa hadir untuk rakyatnya yang butuh tempat tinggal. Dengan tinggal di hunian layak, pemerintah sekaligus dapat mengatasi angka kemiskinan, menuntaskan stunting anak dan meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat," ungkap Joko.
Selain mendorong adanya tambahan kuota FLPP tahun 2024, DPP REI juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Realisasi Kuota FLPP yang beranggotakan 5 orang wakil ketua umum di bidang rumah bersubsidi dan pembiayaan perbankan.
"Satgas ini membantu percepatan konsolidasi dan koordinasi. Kalau anggota REI mengalami kendala dalam realisasi kuotanya, maka langsung saja lapor ke DPP REI. Satgas ini akan gerak cepat termasuk melakukan verifikasi langsung ke daerah," papar Joko.
(aqi/zlf)
