.webp)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, terkait 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih dalam proses pembebasan. Jika lahan sudah clean and clear, baru pihaknya akan memberikan sertifikat.
"Kementerian ATR/BPN akan mempercepat segala urusan dan segera akan menerbitkan sertifikat asalkan tanah tersebut clean and clear. Kalau tidak, hanya menanam bom waktu karena akan meledak menjadi isu yang terjadi di kemudian hari," paparnya dalam acara 100 Hari Kerja Agus Harimurti Yudhoyono di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat (7/6/2024).
Ia menuturkan, dalam percepatan pembangunan IKN, pihaknya tidak ingin menggusur masyarakat yang menghuni lahan tersebut tanpa memberi kepastian dan harapan hidup. AHY mengungkapkan, permasalahan tersebut tengah diurus oleh Otorita IKN. Nantinya, ujar AHY, akan ada Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Intinya OIKN akan segera menuntaskan ini. Karena uang penggantian untuk ganti rugi bagi masyarakat, atau ada skema PDSK itu semacam uang kerohiman. Jadi bagi mereka yang nggak punya sertifikat, tapi sudah menduduki, sudah tinggal, sudah berkebun, biasanya diganti tanah tumbuh. Tumbuhan-tumbuhan tanaman-tanaman yang sudah ditanam dan dikelola masyarakat. Tapi sekali lagi itu di luar kewenangan ATR/BPN. Karena uang penggantian itu saat ini setahu saya nanti akan dikelola oleh OIKN," pungkasnya.
Sebelumnya, Plt Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Nusantara Basuki Hadimuljono menyampaikan Peraturan Presiden (Perpres) menjadi solusi untuk menyelesaikan persoalan 2.086 hektare lahan bermasalah di IKN. Hal itu berdasarkan diskusi bersama Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni.
"Kemarin waktu makan malam ada deputi-nya semua ada dirjen saya semua, kita diskusi. Ternyata memang penyelesaiannya menurut Pak Raja sebagai Wamen ATR itu harus dengan Perpres," ujar Basuki usai menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (6/6/20204).
Ia menyatakan terdapat dua hal yang perlu dibuat Perpres, yakni untuk pengadaan 2.086 hektare lahan dengan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Plus.
Adapun PDSK saja hanya terkait tanam tumbuh saja, sedangkan PDSK Plus bisa untuk merelokasi dan membuat rumah buat masyarakat. Hal itu pun tergantung pada musyawarah dengan masyarakat.
"Jadi PDSK Plus itu akan saya laksanakan. Nah, sekarang perpresnya sedang disiapkan oleh Pak Raja Juli Antoni dan Pak Setneg," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa ada 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih belum clear. Hal itu karena masih ada masyarakat yang menghuni.
"Jadi ada beberapa lokasi yang memang masih ada masyarakatnya. Di sinilah tadi kami melaporkan kepada Bapak Presiden nanti bisa dijelaskan lebih rinci oleh Kepala Otoritas IKN," ucap AHY kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (24/4/2024), dikutip dari detikNews.
Sejumlah bidang tanah itu, kata AHY, harus segera dibebaskan agar bisa digunakan untuk pembangunan IKN. Salah satu caranya dengan mekanisme penggantian kepada masyarakat.
"Ada beberapa bidang lahan tadi yang memang perlu segera dituntaskan. Ada mekanisme atau skema yang harus kita jalankan yaitu dampak sosial kemasyarakatan, penggantian kepada masyarakat yang telah menghuni atau telah berada di lokasi-lokasi tersebut," ujarnya.
(abr/zlf)
