Baru-baru ini, muncul pembahasan mengenai adanya Kementrian Perumahan di kabinet Presiden Indonesia yang baru, Prabowo Subiyanto. Hal ini salah satunya diungkapkan oleh Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dalam sambutannya di acara Launching The New Face of Samesta Sentraland Cengkareng, Senin (13/5/2024).

Adanya Kementrian Perumahan ini mendapat banyak respon dari para pengembang dan juga pengamat properti di Indonesia, salah satunya Pengamat Properti dan Konsultan Properti Investment, Steve Sudijanto. Steve mengatakan, menurut sudut pandangnya sebagai pengamat properti dan investor, urgensi dari adanya Kementrian Perumahan ini terletak pada perizinan, pembebasan tanah, dan pendanaan proyek-proyek perumahan di Indonesia.

"Kami pihak investor dan pihak pelaku pasar itu (Kementrian Perumahan) urgensinya di masa mendatang itu perihal perizinan, perihal pembebasan tanah, dan perihal pendanaan," ujar Steve Sudijanto kepada detikProperti, Selasa (14/5/2024).

Menurutnya, adanya kementrian ini seharusnya bisa membawa manfaat yang signifikan terutama dalam hal perizinan, pembebasan tanah dan pendanaan. Selama ini, proses perizinan khusunya di daerah perkotaan sering kali terhambat oleh tumpang tindih kewenangan antara kementrian dan pemerintah daeran (Pemda). Oleh karena itu, adanya kementrian ini diharapkan bisa menjembatani dan menyelaraskan proses perizinan, sehingga bisa diperoleh dengan lebih cepat dan tepat.

"Apakah dengan adanya pemisahan (Kementrian Perumahan dari PUPR) ini (perizinan) bisa lebih cepat? Karena perizinan itu kan tumpang tindih dengan kementerian dan pemerintah daerah. Jadi, dengan adanya pemisahan itu mungkin kementerian bisa menjembatani dan menyelaraskan agar endingnya itu bisa baik dan properti itu bisa dijual kepada investor atau kepada pembeli," kata Steve.

Selanjutnya, Steve juga mengatakan adanya Kementrian Perumahan bisa mengatasi masalah pembebasan tanah. Faktanya, saat ini masalah pembebasan tanah masih banyak terjadi. Kendalanya terletak pada status tanah, status sonasi, status penghuni dan lainnya. Dengan Kementrian Perumahan, masalah-masalah seperti ini bisa diatasi, sehingga proses pembebasan tanah akan lebih cepat dan pasti.

"Yang saat ini terjadi kan memang selalu ada kendala di pembebasan tanah. Kendalanya mungkin prihal status tanah, status sonasi, intensitas tanah. Nah, itu kalau bisa dengan pemisahan ini bisa menjadi suatu percepatan dan kepastian dalam hal pembebasan tanah itu akan lebih baik," ucap Steve.

Terakhir, steve juga menekankan perihal pendanaan. Saat ini, banyak developer yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pendanaan dengan biaya yang terjangkau. Kebanyakan yang terjadi sekarang adalah biaya untuk pinjaman itu tinggi.

Oleh karena itu, adanya Kementrian Perumahan seharusnya bisa membuka jalan kerjasama dengan bank untuk menyediakan pendanaan dengan bunga yang lebih murah. Jaminan tanah dan lokasi pembangunan yang lebih baik dapat menjadi nilai tambah bagi developer juga untuk mendapatkan pendanaan.

"Sekarang ini banyak developer yang pendanaan pembangunannya tidak terstruktur dalam arti biaya untuk pinjaman itu tinggi. Jadi, kalau ini bisa dijembatani oleh pihak kementerian dengan pihak bank, mungkin bank plat merah ya dan dananya bisa lebih murah," ucapnya.

Secara keseluruhan, adanya Kementrian Perumahan yang berdiri sendiri, diharapkan bisa meningkatkan produktivitas dalam proyek-proyek properti dan perumahan di Indonesia.

"Harapan kami lebih bisa produktif dan yang akan menikmati hasil produktivitas itu kan masyarakat Indonesia," tutupnya.