.webp)
Presiden Joko Widodo memiliki program sejuta rumah yang dijalankan sejak masa kepemimpinannya. Sayangnya beberapa rumah murah dari program tersebut kondisinya kini memprihatinkan. Pengembang properti, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) membeberkan alasan rumah murah Jokowi itu bisa terbengkalai dan banyak yang rusak.
Ketua Umum DPP APERSI, Junaidi Abdillah mengatakan ada banyak faktor penyebab rumah murah Jokowi tersebut terbengkalai dan banyak yang rusak. Pertama, menurutnya adanya ketidaksesuaian fasilitas yang ditawarkan dengan yang tersedia.
"Ini biasanya ada kemungkinan fasilitas rumah itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Terus kedua, bisa terjadi adanya konsumen-konsumen yang fiktif," sebutnya saat dihubungi detikProperti pada ditulis Rabu (8/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Junaidi mengungkapkan beberapa tahun ke belakang, pembelian dari konsumen fiktif kerap ditemukan oleh pengembang. Di mana mereka menggunakan data palsu dan tidak melunasi pembayaran. Namun, untuk saat ini menurutnya kejadian pembelian dari konsumen fiktif sudah jarang ditemukan.
"Begini, orang yang tidak niat mengambil rumah tapi datanya bisa saja digunakan. Biasanya pada 10 tahun kebelakang ini, dahulu ya, kalau sekarang sudah nggak lagi," tekannya.
Sebab, sekarang sudah memakai sistem yang lebih aman dan selektif dari Kementerian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
 Program Rumah Murah Jokowi Foto: Ignacio Geordy Oswaldo |
Penyebab ketiga adalah rumah tersebut ditinggalkan oleh konsumen karena ada PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja sehingga pemiliknya tidak sanggup dibayar. Jika sudah seperti ini, urusannya dengan pihak perbankan karena termasuk kredit macet yang berakhir rumah tersebut akan dilelang.
"Kredit macet di perumahan itu bisa saja terjadi. Dulunya mereka ngambil rumah masih kondisi bekerja, tiba-tiba pekerjaannya tutup seperti pabrik-pabrik yang sudah bangkrut dan lain sebagainya. Sehingga menyebabkan kemampuan angsur masyarakat itu kurang sehingga terjadi kredit macet untuk rumah KPR-nya," jelas Junaidi.
Ketika rumah murah Jokowi mengalami kredit macet, maka tanggung jawab rumah tersebut ada pada pembeli dan perbankan. Pengembang biasanya sudah tidak dilibatkan. Apalagi jika masa perawatan rumah yang ditawarkan pengembang sudah lewat.
Apabila rumah murah Jokowi tersebut berhasil dilunasi atau memiliki pembeli baru, maka renovasi dan perawatannya menjadi tanggung jawab bank dan konsumen, bukan pengembang lagi.
"Yang pasti kalau sudah kosong sampai ditulis jaminan bank itu sudah bukan ranahnya pengembang lagi, sudah ranahnya perbankan. Pembelinya (membeli rumah) juga dengan harga yang tidak lagi seperti dulu, mungkin lebih murah. Kalau sudah diserahkan kepada konsumen, sudah melewati masa perawatan itu bukan lagi tanggung jawab pengembang. Itu juga merupakan tanggung jawab konsumen dan perbankan gitu," pungkasnya.
(aqi/aqi)
