.webp)
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno melakukan kunjungan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Dalam kunjungannya, ia sempat pergi ke rumah tapak jabatan menteri (RTJM) yang akan menjadi tempat tinggal para menteri di IKN nantinya.
Saat berkunjung ke rumah menteri di IKN, Sandiaga menyebut rumah tersebut tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Walau demikian, ia yakin bangunan tersebut tetap fungsional.
"Rumah ini memang didesain sangat fungsional di setiap ruangnya. Tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Dan ini sudah kita pastikan juga mengacu pada prinsip-prinsip keberlanjutan," kata Sandiaga, dikutip dari website Kemenparekraf, Kamis (2/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagai informasi, rumah menteri di IKN dibangun di lahan seluas 1.000 meter persegi dengan luas bangunan 580 meter persegi (m2). Pembangunan rumah tersebut selaras dengan konsep compact city dan mengedepankan aspek keberlanjutan lingkungan. Hal ini mengacu pada proyeksi IKN yang akan menjadi kawasan "Future Smart Forest City of Indonesia".
Rumah menteri di IKN dengan biaya Rp 14 miliar per unit. Nantinya di IKN akan ada 36 rumah menteri. Per April 2024, Kasatgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Danis H. Sumadilaga menyebutkan bahwa sudah ada 5 rumah menteri yang sudah selesai dan dilengkapi oleh perabotan alias full furnished.
"Sudah 5 (rumah menteri yang sudah selesai). Kemudian ada yang progres 80% ke atas itu sebenarnya di dalamnya sudah selesai, tapi yang 20% misalnya ada tanaman, finishing yang kayak gitu," ujarnya di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (26/4/2024).
Untuk progres pembangunan keseluruhan rumah menteri di IKN, kata Danis, sudah 88%. Sebagian sudah selesai dibangun dan ada juga yang hanya tinggal finishing saja. Dalam waktu dekat, Danis menyebut kemungkinan akan ada tambahan 3 unit rumah menteri yang sudah selesai.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga mengomentari wujud rumah menteri di IKN. Luhut menyebut rumah menteri di IKN itu terlalu kecil bila dibandingkan dengan yang ada di Jakarta.
(abr/zlf)
