Menyambut perubahan pemerintahan di Indonesia, desainer interior tengah menanti kepastian regulasi agar bisa menetapkan langkah ke depan dalam industri. Meningkatkan lokalitas desainer interior dalam merancang negeri pun menjadi salah satu perhatian mereka.

Ketua Umum Himpunan Interior Indonesia, Rohadi mengungkap hasil pilpres sangat diharapkan oleh desainer interior. Mereka menunggu keputusan-keputusan yang jelas untuk membangun profesi desainer interior.

"Setiap kali pilpres itu kami mengharapkan tidak ada kebijakan-kebijakan yang berubah. Terus terang kami dari awal tidak melihat dari pilpresnya, tapi kami melihatnya bahwa perkembangan Indonesia dalam penataannya sangat pesat dan itu sangat berpengaruh kepada profesi kita desain interior," ujar Rohadi di Jakarta Design Center, Jakarta Pusat, Rabu (24/4/2024).

Sebagaimana dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), ia menyebut asosiasi meminta agar pemerintah mewajibkan para profesional memiliki sertifikat kompetensi. Hal itu pun diterapkan oleh pemerintah dari perencanaan, pengawasan, maupun pelaksanaan.

"Ini penting untuk kita bahwa yang masuk ke sana berarti hanya desainer-desainer dari lokal. IKN terus terang tidak ada desain dari luar, dari asing, tidak (ada)," katanya.

Rohadi menyebut pembangunan kantor Kepresidenan, Wakil Presiden, gedung Mahkamah Agung, Kementerian, apartemen ASN, hingga tempat ibadah dirancang oleh desainer dan teknik sipil lokal.

Senada dengan itu, Komisaris Jakarta Design Center Safitri Siswono juga mengharapkan kestabilan dan kepastian dalam hal hukum dan regulasi supaya dapat membuat rencana pendek dan panjang dalam industri desain interior.

"Setelah pasti dan stabil, kita butuh pertumbuhan ekonomi karena seni itu kebutuhan tersier. Jadi seni itu akan banyak demand-nya dan banyak kreativitas yang terjadi jika ada pertumbuhan ekonomi karena di situ akan lebih banyak demandnya," katanya.

Di sisi lain, Direktur Utama Jakarta Design Center Nurul Syahri mengharapkan kebijakan pemerintah dapat memudahkan sektor swasta untuk mengembangkan sayapnya baik nasional maupun internasional. Salah satunya dengan memudahkan keluar-masuknya barang antar negara.

"Mengenai political will pemerintah yang kami harapkan dari sektor swasta, JDC ini adalah sebagai wadah yang membawa brand lokal maupun brand internasional. Dan sebagaimana kita ketahui sudah tidak ada batas antara satu negara dengan negara lain," pungkasnya.