.webp)
Pemerintah menjamin pembangunan Ibu Kota Nusantara akan memberikan dampak ke semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu bentuknya adalah dengan membangun hunian untuk MBR.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Agung Wicaksono, mengatakan pihaknya akan menggelar pembangunan hunian non-ASN dan pekerja konstruksi pada Jumat (22/3/2024) mendatang.
Dia menegaskan pembangunan hunian non-ASN dan pekerja konstruksi di IKN akan menggunakan pendanaan dari pihak swasta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Market sounding non ASN dan pekerja konstruksi Jumat ini. Kemungkinan itu swasta semua," kata Agung di Hutan Kota GBK, Jakarta pada Rabu (20/3/2024).
Lalu untuk rencana pembangunan 70 tower rusun ASN di IKN melalui sistem KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) masih dalam tahap evaluasi oleh Kemenkeu. Rencana pembangunan 70 tower rusun ASN di IKN ini baru akan dimulai 2024 dan selesai pada 2025.
"Hunian sudah ada 7 (investor), kita punya konsultan Kemenkeu namanya konsultan PDF (Project Development Facility) yang akan mengevaluasi. Next stepnya dari sana dari evaluasi tadi," ungkap Agung.
Pada kesempatan market sounding 70 tower rusun ASN yang dilakukan pada Kamis (7/3/2024), OIKN memperkenalkan 2 skema pembangunan hunian di IKN yaitu melalui sistem KPBU dan direct investment.
Skema KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha IKN yang pembiayaannya telah dijamin oleh pemerintah berupa skema availability payment atau viability gap funding. Sementara direct investment tidak menggunakan jaminan pemerintah.
Direct investment ini akan diterapkan untuk hunian non-ASN dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di IKN. Agung menegaskan minggu ini pihaknya baru akan melakukan market sounding untuk hunian non-ASN, sementara untuk hunian MBR yang kemungkinan berupa rumah subsidi perlu dirumuskan terlebih dahulu.
"Nanti kita rumuskan dahulu kan ada hunian MBR, kita perlu pelajari seperti apa. Intinya karena kita menginginkan kota ini menjadi kota yang inklusif perlu ada untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah juga," jelasnya.
(aqi/zlf)
