.webp)
Pemerintah menyebut tak bisa memberikan dana talangan dalam jumlah besar kepada pengembang-pengembang yang kesulitan operasional. Bahkan pemerintah memperingatkan, bagi perusahaan yang merugikan kepentingan umum, akan dihukum.
"Kepada perusahaan real estate yang tak memiliki kemampuan operasional, mereka yang harus bangkrut, ya bangkrut saja. Atau direstrukturisasi sesuai dengan hukum dan prinsip pasar," ujar Menteri Perumahan dan Perkotaan-Pedesaan Pembangunan China, Ni Hong dalam konferensi pers akhir pekan kemarin, dikutip dari CNBC, Kamis (14/3/2024).
"Bagi yang melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan massa akan diusut dengan tegas dan dihukum sesuai hukum," ujarnya. "Mereka akan diminta membayar harga yang pantas."
Hal ini berdasarkan terjemahan CNBC atas pernyataannya dalam bahasa Mandarin yang diterbitkan dalam transkrip resmi konferensi pers, yang diadakan bersamaan dengan pertemuan parlemen tahunan Tiongkok.
Komentar Ni muncul ketika pengembang real estat besar mulai dari Evergrande hingga Country Garden gagal membayar utangnya, sementara anjloknya penjualan rumah baru membuat masa depan bisnis mereka dipertanyakan. Yang terbaru, sebanyak 12 bank di China tengah gotong royong membantu memberikan dana talangan untuk pengembang Vanke yang mengalami nasib yang sama.
Pada 2020, krisis properti di China mulai terjadi. Pemerintah menindak para pengembang yang ketergantungan utang untuk biaya operasional mereka. Namun, sayang utang itu tak bisa membantu banyak kondisi sektor properti di China yang sudah morat marit karena kelebihan pasokan.
Banyak pengembang kehabisan uang untuk untuk menyelesaikan pembangunan apartemen yang biasanya dijual kepada pembeli rumah di China sebelum selesai. Beberapa pembeli berhenti membayar KPR mereka sebagai bentuk boikot.
Pekan lalu, Perdana Menteri Li Qiang mengatakan dalam laporan kerja pemerintahannya bahwa pada tahun depan, China akan "bergerak lebih cepat untuk mengembangkan model pembangunan baru di bidang real estate."
"Kami akan meningkatkan pembangunan dan pasokan perumahan yang disubsidi pemerintah dan meningkatkan sistem dasar perumahan komoditas untuk memenuhi kebutuhan penting masyarakat akan rumah untuk ditinggali dan berbagai tuntutan mereka akan perumahan yang lebih baik," laporan versi bahasa Inggrisnya.
(zlf/zlf)
