.webp)
Indonesia dan Australia melanjutkan kerja sama dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia. Berbagai proyek kerja sama infrastruktur tersebut antara lain di sektor air dan sanitasi, transportasi, hingga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, kerja sama antara Indonesia dan Australia dalam pengembangan infrastruktur ini diwujudkan dalam program Kerja Sama Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT). Kerja sama ini berlaku hingga Juni 2026 dengan nilai 150 juta AUD atau sekitar Rp 1,5 triliun (kurs Rp 10.348).
"Program KIAT telah diperpanjang dengan periode efektif hingga Juni 2026 mendatang. Kolaborasi melalui program ini fokus terhadap sektor Air dan Sanitasi, Transportasi, dan Pembiayaan Infrastruktur," tutur Basuki, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Jumat (8/3/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, terdapat kerja sama di bidang lainnya seperti pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu (SPALD-T) Palembang yang sudah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 26 Oktober 2023 lalu. Ada juga hibah senilai 67 juta AUD yang digunakan untuk pembangunan IPAL dan stasiun pompa yang mampu melayani 120.000 orang dengan kapasitas 20.000 m3/hari.
"Pemerintah Indonesia juga turut serta dalam melanjutkan pembangunan jaringan perpipaannya. Mulai dari pipa pengumpul utama sampai sambungan rumah tangga dengan jumlah investasi yang sama," tambahnya.
Selain itu, terdapat kerja sama di bidang kajian strategis antara Kementerian PUPR, Bappenas dan Pemerintah Australia melalui Study on the Strategic Assessment of Toll Road Development (I-SAT) yang telah dilaksanakan sejak September 2022 dan selesai pada Februari 2024. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan sistem penyelenggaraan jalan tol, antara lain peningkatan kualitas, Studi Kelayakan, pembebasan lahan, skema monetisasi aset, modalitas KPS baru, pelelangan proyek, sistem Teknologi Informasi terintegrasi, dan kerangka peraturan.
"DFAT bersama Kementerian PUPR juga telah menandatangani Perjanjian Hibah Pengelolaan Proyek IKN pada Maret 2023 yang berlaku efektif sampai dengan Juni 2024. Kegiatan ini memberikan dukungan manajemen proyek terhadap Satgas Eksekusi IKN. Di samping itu, OIKN juga telah resmi bermitra dengan Otoritas Ibu Kota Nasional Australia (NCA) yang ditandai dengan penandatanganan MOU pada 27 Februari 2024. Kolaborasi ini mendukung pengembangan lingkungan yang bersih, hijau, berteknologi di IKN," jelas Basuki.
Untuk diketahui, belum lama ini Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melakukan kunjungan kerja ke Melbourne, Australia bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendampingi Presiden RI Joko Widodo pada Pertemuan Bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese, PM New Zealand (Selandia Baru) Christopher Luxon, dan PM Kamboja Hun Manet, Selasa (05/03/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Basuki juga menyampaikan ketertarikan pemerintah Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral dengan pemerintah Kamboja, terutama dalam bidang teknologi irigasi dan desa wisata berbasis ekosistem. Lalu juga tertarik untuk bekerja sama dengan pemerintah Selandia Baru melalui program LPDP, mengingat Selandia Baru dan Australia menjadi negara tujuan favorit bagi beasiswa pendidikan internasional.
Pada kesempatan itu, Basuki juga mengundang Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon untuk menghadiri World Water Forum ke-10 di Bali pada 9-10 Mei 2024 pada segmen kepala negara.
"Pemerintah Indonesia juga dengan senang hati mengundang para Menteri New Zealand dan Kamboja untuk turut berperan aktif dalam forum proses politis, khususnya di segmen Menteri. Dan melalui World Water Forum ke-10, kita semua berharap akan mendapatkan hasil dan komitmen yang nyata di bidang sumber daya air," pungkasnya.
(abr/zlf)
