Upaya mengatasi ksenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan hunian alias backlog masih menjadi tantangan pemerintahan baru, siapapun Presidennya 5 tahun ke depan sesuai penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nanti.
Berbagai pihak juga masih putar otak mencari cara paling efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut.
Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, Nixon L P Napitupulu mengatakan, pihaknya sendiri sudah mulai mendiskusikan bagaimana strategi pembiayaan perumahan 5 tahun mendatang di bawah kepemimpinan presiden baru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"KΔ±ta mulai diΕkusi dengan pemerintah, Kementerian PUPR, ke level teknis minggu lalu. Pembicaraan ke depan pola seperti apa, kΔ±ta sedang cari pola bisa lebih murah buat APBN sampai 5-10 tahun ke depan," tutur dia saat ditemu awak media di sela perayaan HUT ke-74 BTN di GBK Arena, Jakarta, Minggu (3/3/2024) kemarin.
Nixon mengatakan, dalam diskusi yang dilakukan, juga mulai dibicarakan tentang rencana Calon Presiden Prabowo Subianto yang bakal menyediakan 3 juta rumah bagi masyarakat yang terbagi dalam 3 segmen.
"Di dalam visi misi (Prabowo) ada tiga segmen. Satu perumahan di pedesaan, dua perumahan di pesisir nelayan, Tiga urbanisasi atau perkotaan," sambung dia.
Berkenaan dengan itu, Nixon menyoroti pembiayaan perumahan pada segmen pedesaan. Menurutya, pembiayaan perumahan di segmen pedesaan tak bisa disamakan dengan segmen perkotaan atau wilayah urbanisasi yang selama ini bisa menggunakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
"Mungkin pola pedesaan kita harus dalami pakai pola lain selain KPR. Kalau pakai KPR berat karena service ratio engga masuk," imbuh dia.
(dna/zlf)