Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menggodok skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) flat 35 tahun. Skema ini akan membantu banyak orang untuk membayar cicilan KPR dengan tenor yang lebih panjang.

Merespons hal tersebut, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menyebut hal tersebut merupakan terobosan yang bagus dari pemerintah. Meski demikian, menurut Joko masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Salah satunya terkait dengan aturan kepemilikan bangunan berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang hanya berlaku selama 30 tahun. Menurutnya, apabila skema KPR flat 35 tahun ingin diterapkan maka perlu ada perubahan pada ketentuan kepemilikan properti SHGB.

Selain itu, Joko menilai pemerintah harus memperhatikan sisi finansial perbankan selaku pemberi jasa pembiayaan. Maka dari itu, pemerintah harus membuat pendampingan pembiayaan, jadi tidak hanya mengandalkan dana dari APBN saja.

"Ini bukan saya menentang, tapi kebijakan itu jangan ujug-ujug, jangan parsial," ujarnya dalam media briefing di Plataran, Jakarta, ditulis Jumat (26/1/2024).

Walau masih ada beberapa catatan terkait skema KPR flat 35 tahun, Joko mengatakan skema itu masih realistis dilakukan. Bahkan bisa membantu banyak orang yang secara pendapatan belum sesuai dengan skema KPR saat ini.

"Realistis, itu bagus untuk membuat lebih banyak akses ruang bagi mereka yang secara pendapatan itu belum sesuai dengan skema sekarang, itu bagus," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembiayaan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menuturkan, tingginya cicilan bulanan bisa diatasi bila tenor KPR diperpanjang.

"Sekarang begini, kenapa banyak yang nggak sanggup membeli rumah itu, karena cicilan bulanannya masih memberatkan. Cicilan memberatkan, karena tenornya pendek. Ini yang sedang kita kaji, bagaimana tenor bisa diperpanjang sehingga cicilan bulanan KPR-nya bisa lebih terjangkau," tutur Herry TZ saat berbincang dengan detikcom belum lama ini.

Herry menjelaskan, skema serupa sudah diterapkan dan telah berhasil di Jepang. Beberapa waktu lalu, memang Indonesia lewat BP Tapera baru saja menjalin kerja sama dengan Japan Housing Finance Agency (JHF) dalam rangka pertukaran informasi terkait penelitian dan program yang terkait dengan instrument keuangan untuk mengoptimalkan penyediaan rumah terutama bagi rumah tangga berpendapatan menengah ke bawah.

Herry mengatakan, dari hasil diskusi dengan JHF, salah satu produk pembiayaan perumahan yang sudah berlaku di Jepang dan bisa diadopsi di Indonesia adalah Flat 35.

"Flat 35 itu adalah tenornya 35. Kalau kita 15-20 tahun, kalau mereka bikin sampai 35 tahun," tutur Herry.

Dengan tenor yang panjang itu, lanjut Herry besaran cicilan KPR akan lebih ringan. Hal itu menurut dia, bisa menjawab tantangan tingginya cicilan KPR yang harus dibayarkan masyarakat setiap bulannya untuk memiliki rumah.

"Sekarang itu masalah di kita affordability. Karena tenornya pendek, cicilanya tinggi. Kalau tenornya diperpanjang apa akibatnya? Cicilannya akan lebih rendah. Kalau sanggup nyicil, mereka pasti akan berani beli," jelasnya.

Nantinya, bukan hanya tenor yang panjang, kebijakan di Jepang juga memungkinkan pembiayaan KPR dengan cicilan tetap selama masa kredit.

"Jadi Flat 35 itu tenornya 35 tahun. Kemudian 'Flat' itu cicilannya flat (tetap). Jadi bapak ibu nggak perlu lagi mikirin bulan depan cicilan saya naik," kata Herry.

Video: Aturan Baru KUR Perumahan Terbit, Apa yang Baru?

Video: Aturan Baru KUR Perumahan Terbit, Apa yang Baru?