Pembangunan berbagai infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terus digenjot pemerintah. Meski menuai pro-kontra, pemindahan ibu kota ini ternyata memiliki sejumlah keuntungan bagi Jakarta, salah satunya terkait relokasi pemukiman warga.

Staf Khusus Menteri BUMN, Tsamara Amany, mengungkap pendapatnya terkait pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke IKN. Menurut Tsamara, adanya IKN ini bisa menjadi solusi atas masalah relokasi warga yang selama ini sulit diselesaikan di Jakarta.

Solusi tersebut berupa pengalihfungsian gedung-gedung pemerintah yang berada di area-area strategis di Jakarta menjadi rusunawa atau pasar bagi masyarakat yang tinggal di bantaran kali atau kereta.

"Kalau gedung-gedung pemerintahan itu, misalnya pindah ke IKN, kita bisa saja kalau misalnya Pemprov DKI gitu, ya, melakukan negosiasi dengan Setneg atau Kemenkeu, mengalihfungsikan beberapa aset-aset pemerintah, aset-aset Setneg, untuk kepentingan, misalnya, rusunawa, pasar, sehingga orang-orang ini bisa kita tempatkan dan tetap mendapatkan akses ekonomi yang baik," tutur Tsamara Amany dalam cuplikan podcast Unpacking Indonesia yang dipandu oleh mantan aktivis dan jurnalis, Zulfan Lindan, dikutip detikcom pada Minggu (17/12/2023).

Terkait relokasi warga, Mantan Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu mengatakan bahwa ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan kata lain, pemerintah memiliki kewajiban untuk merelokasi pemukiman warga ke area yang tidak melanggar aturan.

"Jadi 'kan banyak warga-warga kita yang ketika dulu tidak bisa mendapatkan akses terhadap pertanahan dan perumahan, itu 'kan membangun pemukiman-pemukiman di sekitar bantaran kali. Nah, pemukiman-pemukiman ini tu sebenarnya 'kan melanggar aturan. Negara 'kan kita harus pikirkan, harus direlokasi," jelas Tsamara.

Menurut Tsamara, solusi yang selama ini sudah diterapkan, yaitu merelokasi warga ke rusunawa-rusunawa di luar pusat kota, belum bisa mengatasi masalah tersebut. Warga yang telah direlokasi ke rusunawa tersebut tetap kesulitan mendapatkan akses ekonomi karena jaraknya yang jauh dari pusat kota.

"Ketika mereka direlokasi, mereka itu rata-rata kita relokasi ke rusunawa-rusunawa yang agak berada di luar pusat kota. Ini sulit, meskipun kita sediakan feeder bus dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka dipindahkan ke pusat luar Kota Jakarta, mereka kesulitan juga untuk mengakses pusat-pusat ekonomi itu. Jadi, kesulitan juga nih bayar rusunnya," tutur Tsamara.
"Multiplier Effect dari pindahnya ibu kota ini itu sangat banyak untuk Jakarta sendiri, apalagi area-area lain, seperti Kalimantan," pungkasnya.