Banjir yang melanda kawasan perumahan di Jalan Mawar, Bojongsari, Depok viral di media sosial. Banjir yang diduga melanda kawasan itu hingga berkali-kali berbuntut aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat sekitar.

Masyarakat menduga, banjir yang terjadi merupakan imbas langsung dari proyek pembangunan perumahan baru yang tengah berlangsung di kawasan tersebut.

Pembangunan proyek properti memang nggak bisa sembarangan. Pembangunan yang dilakukan bukan hanya soal pemnyediakan bangunan untuk dijadikan hunian, tapi harus mempertimbangkan faktor lingkungan dan kelestariannya.

Karena itu ada banyak aturan yang harus dipenuhi. Terkait penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman, setiap perusahaan pengembang harus memenuhi aturan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman yang telah diubah, dihapus, dan/atau dimuat dalam peraturan baru UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya.

Setiap pengembangan kawasan yang terdiri atas perencanaan dan perancangan rumah dan perencanaan prasarana, sarana, utilitas umum perumahan harus memenuhi ketentuan umum.
Beberapa ketentuan umum itu antara lain aspek keselamatan bangunan, kebutuhan minimum ruang, aspek kesehatan bangunan, juga standar teknis seperti pemilihan lokasi, dimensi kaveling, perancangan yang sesuai dengan ketentuan arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, pemipaan (plumbing), dan sebagainya.

Hal lainnya lagi ketentuan umum yang harus memenuhi kebutuhan daya tampung perumahan, kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat, mitigasi tingkat risiko bencana, dan terhubung dengan jaringan perkotaan.

Standar teknis lainnya terkait jaringan jalan, saluran pembuangan air (drainase), penyediaan air minum, saluran pembuangan limbah, ruang terbuka, sarana umum, hingga standar utilitas umum.

Menurut pengamat properti Anton Sitorus, setiap proyek perumahan harus telah memenuhi banyak hal mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, serah terima, hingga layanan purna jual. Terkait dampak yang ditimbulkan dari proses pembangunan pada kawasan lingkungan, sejak tahap perencanaan harus dipastikan ada saluran pembuangan air hujan maupun prasarana lainnya yang disiapkan.

"Satu hal yang pasti, setiap pengembangan proyek perumahan membutuhkan perizinan dari otoritas setempat. Saat ada dampak yang terjadi pengembang bisa berdalih sudah memiliki izin yang lengkap. Kalau bisa dibuktikan izin yang diberikan berbeda dengan kondisi di lapangan tentu developernya bisa dituntut," jelasnya.

Faktor teknis lain yang bisa dilihat untuk memastikan proyek memiliki perizinan yaitu nomor surat keterangan rencana dari kabupaten ataupun kota, nomor sertifikat ha katas tanah atas nama pelaku pembangunan atau pemilik tanah yang dikerjasamakan dengan pelaku pembangunan.

Hal lainnya lagi yang bisa menjadi penjamin yaitu surat dukungan dari bank maupun bukan bank. Nomor dan tanggal pengesahan untuk pelaku pembangunan, nomor dan tanggal penerbitan persetujuan bangunan gedung (PBG), rencana tapak perumahan, spesifikasi bangunan dan denah ataupun gambar bangunan, masterplan, dan sebagainya.

"Kalau ternyata pihak developer tidak menyediakan saluran pembuangan air hujan ataupun drainase sebagaimana yang dimuat dalam dokumen sehingga mengakibatkan banjir, itu developernya bisa digugat atas dasar wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum," imbuh Anton.