.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bercerita seluruh masyarakat Indonesia bisa saja baru mendapat sertifikat tanah 160 tahun lagi apabila tidak ada percepatan penyerahan sertifikat.
Ia mengatakan, pada 2015, total sertifikat tanah yang ada baru 46 juta dari total 126 juta. Artinya, masih ada sekitar 80 juta bidang tanah yang belum bersertifikat. Hal ini juga bisa memicu konflik pertanahan.
"Kita tahu di seluruh negara kita ini harusnya ada 126 juta sertifikat yang harusnya dipegang oleh masyarakat, oleh rakyat. Tetapi di tahun 2015 saya tanya ke Menteri ATR saat itu, baru ada 46 juta (sertifikat tanah) dari 126 baru ada 46 juta. Artinya masih ada bidang tanah yang belum bersertifikat masih 80 juta bidang. Sehingga kalau ada banyak konflik tanah, konflik agraria ya kita harap maklum karena 80 juta sertifikat belum diberikan kepada masyarakat," ujarnya, dikutip dari YouTube Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin (4/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat itu, dari semua kantor pertanahan di Indonesia hanya mampu menyerahkan kurang lebih 500.000 sertifikat tanah per tahun. Jika hal itu terus berlanjut, maka diperlukan 160 tahun lagi agar seluruh masyarakat Indonesia memiliki sertifikat tanah.
"Saya tanya ke Menteri ATR/BPN saat itu (pada 2015), setahun bisa mengeluarkan berapa? Berapa produksi dari seluruh kantor BPN yang kita miliki? Setahun hanya kurang lebih 500 ribu. Artinya rakyat harus menunggu 160 tahun lagi untuk semuanya bisa dapat sertifikat. 160 tahun lagi. Siapa yang ingin dan mau menunggu selama itu? Tunjuk jari, saya beri sepeda," kata Jokowi.
Meski demikian, kini keadaan tak lagi sama. Saat ini, sudah ada berbagai program dari Kementerian ATR/BPN untuk percepatan penyerahan sertifikat tanah. Adapun, hingga saat ini sudah ada 109 juta sertifikat tanah yang sudah diberikan ke masyarakat.
"Tapi dengan lompatan kecepatan yang kita miliki sekarang ini, sampai hari ini totalnya sudah 109 juta sertifikat yang telah kita berikan ke masyarakat. Total," ungkapnya.
Tahun depan, kata Jokowi, Kementerian ATR/BPN menargetkan total ada 120 juta sertifikat tanah yang diberikan. Jika hal itu tercapai, maka tersisa 6 juta sertifikat tanah yang harus diberikan kepada masyarakat.
"Tadi saya bisik-bisik ke Menteri ATR, 2024 total akan mencapai angka berapa? Kurang lebih, yang janji bukan saya, Pak Menteri ATR/BPN, kurang lebih 120 juta sertifikat. Artinya hanya kurang 6 juta lagi. Itu yang namanya kerja. Saya lihat memang di kantor-kantor BPN kerjanya sampai malam terus, ya memang seharusnya seperti itu memberikan pelayanan pada masyarakat," pungkasnya.
(abr/zlf)
