.webp)
Pemerintah masih terus mengembangkan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Akan tetapi, semakin banyak rumah subsidi yang dibangun maka akan membutuhkan lahan yang semakin besar.
Menurut Associate Director Research & Consultancy PT Leads Property Services Indonesia, Martin Hutapea, hal tersebut memungkinkan rumah subsidi dibangun pada lokasi yang semakin pinggir atau pelosok. Salah satu alasannya karena lokasi yang kurang strategis memiliki harga tanah yang lebih murah.
"Memang itu (lokasinya) akan semakin ke pinggir, kan lahannya masih murah," ungkapnya kepada wartawan di kantor Leads Property, Rabu (29/11).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Memang betul semakin ke pinggir (lokasinya), betul, karena ya developer kan melihat land bank, dan rumah subsidi kan harus di bawah Rp 250 juta dan bisa dibilang kalau dia nggak akan mengalami appreciation value seperti rumah swasta. Misalnya sekarang di harga Rp 1 M, 10 tahun lagi di harga Rp 2 M. Nah, rumah subsidi 'nggak bisa begitu' karena harganya diharapkan pemerintah di situ aja supaya labor bisa beli," jelasnya.
Di sisi lain, Co-Founder dan CEO Leads Property Hendra Hartono menilai, rumah subsidi lebih cocok untuk karyawan industri karena keterjangkauannya dengan tempat kerja. Menurutnya kurang pas jika rumah subsidi dibeli oleh seorang pekerja perkantoran di pusat kota karena lokasinya yang cukup jauh.
"Kalau rumah subsidi sendiri sebenarnya untuk siapa sebenarnya? Untuk (karyawan) pabrik. Jadi kalau di Balaraja, di Jababeka dan sebagainya kan sebenarnya untuk karyawan pabrik, bukan untuk karyawan di perkantoran. Mungkin itu kejangkauannya hanya sampai situ," paparnya.
Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk bisa menyediakan hunian dengan harga terjangkau, tetapi lokasinya masih bisa dibilang tidak terlalu di 'pinggiran'.
Sebagai informasi, harga rumah subsidi memang diatur oleh pemerintah. Biasanya, setiap tahun akan ada penyesuaian harga.
Adapun, pada tahun 2023 akhirnya harga rumah subsidi mengalami penyesuaian setelah 3 tahun karena terjadinya pandemi COVID-19. Tak hanya itu, pada tahun 2024 pun sudah ditetapkan harga jual maksimal rumah subsidi yang tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan.
Dalam peraturan ini, batasan harga jual tertinggi dibagi menjadi lima wilayah. Untuk wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) untuk tahun 2023 sebesar Rp 162 juta dan mulai tahun 2024 sebesar Rp 166 juta.
Lalu, untuk wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) pada tahun 2023 sebesar Rp 177 juta dan mulai tahun 2024 sebesar Rp 182 juta. Untuk wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp 168 juta untuk tahun 2023 dan mulai tahun 2024 sebesar Rp 173 juta.
Selanjutnya, untuk wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu untuk tahun 2023 sebesar Rp 181 juta dan mulai tahun 2024 sebesar Rp 185 juta.
Sementara wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan untuk tahun 2023 sebesar Rp 234 juta dan mulai tahun 2024 sebesar Rp 240 juta.
(abr/dna)
