Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong ketersediaan rumah layak huni yang murah bagi masyarakat Indonesia. Melalui Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP), pemerintah ingin Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) bisa segera memiliki tempat tinggal.

Hingga tahun 2023, pemerintah telah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp 108,5 triliun melalui dana bergulir dan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk program KPR-FLPP atau setara dengan 1.289.748 unit rumah.

Program ini memberikan akses rumah murah bagi mereka yang termasuk berpenghasilan rendah. Hal tersebut merupakan bagian dari perwujudan komitmen pemerintah sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 1, bahwa setiap warga negara berhak untuk sejahtera lahir dan batin, serta dapatkan layanan kesehatan.

Selain itu, akses terhadap perumahan yang layak tidak hanya penting dalam pemenuhan mandat UUD 1945, tetapi juga berperan penting dalam penciptaan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan unggul, hingga pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi.

Akan tetapi, menyediakan akses ke perumahan layak bagi seluruh warganya bukanlah pekerjaan mudah, khususnya bagi sebuah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan 55,9% penduduknya tinggal di daerah perkotaan.

Lebih lanjut, populasi Indonesia memasuki periode bonus demografi dan mayoritas dari penduduk muda Indonesia bertempat tinggal di daerah perkotaan, sehingga akses tempat tinggal yang layak di daerah perkotaan menjadi mendesak untuk disiapkan agar dapat mengoptimalisasi bonus demografi yang akan terjadi.

Sebagai salah satu Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kemenkeu, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Persero menjalankan komitmen untuk menurunkan beban fiskal pemerintah dalam program penurunan beban fiskal pemerintah melalui dukungan pembiayaan porsi 25% FLPP.

Dalam pelaksanaanya, PT Sarana Multigriya Finansial menyediakan porsi 25% dana KPR-FLPP yang bersumber dari APBN untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat melalui bank penyalur. PT SMF melakukanleverageatas Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diterima dengan menerbitkan Surat Utang.

Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo menegaskan program ini memang ditargetkan kepada para masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, namun berkeinginan kuat untuk memiliki hunian, sehingga, suntikan dana APBN diharapkan mampu mensejahterakan rakyat.

"Hal tersebut merupakan wujud dari kehadiran negara untuk mendukung pemilikan rumah bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Di mana dana yang dialirkan untuk KPR subsidi ini berasal dari APBN yang digunakan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujar Ananta Wiyogo dalam keterangan tertulis, Jumat (24/11/2023).

Dari PMN yang diterima sebanyak Rp 7,8 triliun, SMF telah menyalurkan pembiayaan KPR-FLPP sebesar Rp 17,25 triliun atau setara 481.188 unit rumah. Adapun pada semester I 2023 SMF telah menyalurkan dana dukungan sebesar Rp 2,21 triliun atau setara untuk 59.538 rumah.

Indonesia telah memulai progres yang sangat baik dalam rangka mengatasi isu backlog perumahan dengan mengimplementasikan kebijakan FLPP. Pada tahun anggaran 2024, pemerintah kembali mengalokasikan tambahan investasi kepada PT SMF sebesar Rp 1.891 miliar untuk program KPR-FLPP bagi MBR.

Dari dana tersebut diharapkan dapat mendorong kepemilikan rumah yang layak dan terjangkau bagi MBR serta meningkatkan pendapatan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor terkait.

Seperti diketahui, sektor perumahan merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki multiplier effect kepada sektor lainnya.

Foto: Dok. Kementerian Keuangan

Melalui grafik 3 ditunjukkan bahwa dari sisi targeting, penerima manfaat program FLPP sudah sejalan dengan tujuan utamanya, yaitu membantu masyarakat untuk memiliki rumah pertama mereka.

Para penerima manfaat FLPP merupakan masyarakat dengan pendapatan kelas 1 sampai 8 atau berpendapatan di bawah Rp 8 juta dengan sebaran terbanyak didominasi oleh masyarakat pada pendapatan kelas 4 dan 5.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam mendukung pemilikan rumah bagi seluruh masyarakat melalui berbagai skema, baik itu berupa kebijakan maupun skema kredit bersubsidi untuk menekan backlog dengan menggunakan APBN.

Selama ini APBN telah bekerja keras untuk dapat memberikan manfaat kepada berbagai segmen masyarakat yang membutuhkan, di antaranya untuk menolong masyarakat berpendapat rendah agar dapat memiliki hunian yang terjangkau.