.webp)
Calon presiden Anies Baswedan kembali mengkritik pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kritikan tersebut disampaikan saat acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta pada Rabu (22/11).
Saat itu, Anies ditanyakan oleh para panels acara apakah pembangunan IKN prospektif bagi Indonesia. Anies pun menjawab, membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru, hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya.
"Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," jawab Anies.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait IKN, Anies menyebut jika tujuannya memeratakan Indonesia, maka yang harus dilakukan yakni membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia.
"Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indoneisa, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ucapnya.
Di sisi lain, pemerintah terus mempercepat pembangunan IKN demi mengejar target yang diharapkan sudah bisa dipakai untuk upacara kemerdekaan pada 17 Agustus 2024 mendatang. Lantas, seperti apa progres pembangunan IKN?
Berdasarkan data 19 Oktober 2023, progres pembangunan IKN batch 1 sudah 52,9% sementara untuk batch 2 sudah 1,1%. Sebagai informasi, pembangunan IKN Batch 1 terdiri dari 40 paket fisik yang terkontrak dari 2020- Maret 2023. Sementara itu, pembangunan IKN Batch 2 merupakan paket terkontrak dan sedang persiapan/proses lelang sesudah Maret 2023. Saat ini ada 42 paket di pembangunan IKN Batch 2.
Untuk progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri (RTJM) sudah 34,15%. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga. Lebih lanjut, ia mengatakan progres ini mengalami sedikit keterlambatan.
"(Pembangunan RTJM) ini agak terlambat sedikit nih, ini terlambat sedikit. (Terlambatnya) supply aja biasanya, supply material, misalnya terlambat atau apa," tuturnya di Kementerian PUPR, Jumat (27/11/2023).
Sementara itu, Progres rusun ASN-Hankam di IKN baru sekitar 1-2% karena baru mulai pembangunan.
"Rusun walaupun baru kontrak akhir Agustus, sedang kita dalami dan detil sehingga baru clearing dan pemagaran jadi relatif kontrak ini baru sekitar 1-2%," kata Danis.
Lalu, untuk progres Istana Presiden sudah mencapai 32,9% sedangkan untuk Kantor Presiden sudah 49,2%. Lalu, untuk Gedung Sekretariat Presiden progresnya sudah 27,26%.
"Nah ini masih 32% (Istana Presiden) ini masih civil works, masih pekerjaan beton dan sebagainya nanti setelah itu baru mechanical electrical. Misalnya kayak Kantor Presiden nih sudah 49% karena sudah mulai pasang bilah-bilah sayap, itu arsitekturnya. Jadi progresnya sudah cukup besar. Terakhir Pak Presiden ke sana sudah 38%, sekarang sudah 49%," ujarnya.
Sementara itu, untuk menunjang akses jalan di IKN, saat ini tengah dibangun jalan tol. Pembangunan jalan tol ini ditargetkan selesai pada April 2024.
Menurut Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR dari unsur masyarakat Tulus Abadi progres pembangunan Tol IKN telah mencapai 55,6%. Tol di IKN juga terhubung tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) sehingga bisa mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju kawasan inti IKN.
"Tol IKN, sudah konstruksi, sudah mencapai 55,6% yang ditargetkan akan selesai di bulan April 2024," kata Tulus dalam Diskusi Publik Jalan Tol dan Jalan Daerah, di Hotel GranDhika, Jakarta Selatan, Kamis (16/11/2023).
Tol IKN memiliki 3 seksi, antara lain Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3km, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km.
Ketika dikonfirmasi lebih lanjut ruas mana kah yang dimaksud akan rampung pada April 2024, Tulus mengatakan seharusnya keseluruhan seksi. Namun dirinya sendiri juga belum dapat menyampaikannya secara detail.
"Nanti kita cek tapi, targetnya kan sebelum Agustus sudah selesai sehingga bisa dipakai. Sehingga bisa menghubungkan Tol Balsam ke IKN. Tujuannya itu," ujar Tulus.
Bakal Ada Groundbreaking Lagi pada Desember 2023
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo akan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking tahap tiga proyek IKN Nusantara pada Desember mendatang. Adapun proyek yang akan di-groundbreaking targetnya bernilai Rp 10 triliun. Dengan tahap ketiga tersebut, maka total proyek yang di-groundbreaking menjadi sekitar Rp 45 triliun.
"Groundbreaking yang ketiga, sudah disebutkan bulan Desember, kita maraton betul, September, November, Desember. Insya Allah Desember, tapi nanti waktunya kita tentunya menunggu Bapak Presiden kesediaan waktunya seperti apa. Kita targetkan sekitar Rp 10 triliun lagi supaya mencapai Rp 45 triliun di 2023," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono dalam konferensi pers virtual, Senin (20/11/2023).
Proyek yang akan di-groundbreaking ini terbagi dalam tiga kategori. Kategori pertama yakni area hijau.
Dari materi yang ia sajikan, adapun proyek-proyek tersebut yakni Yayasan Arsari Djojohadikusumo Pulau Suaka Orang Utan, Kebun Raya dan Reforestasi Hutan IKN, Green Movement Sabuk Hijau Nusantara crowdsourcing untuk reforestasi.
Kategori kedua yakni ekosistem yang membangun kawasan di mana di dalamnya mencakup Indogrosir dan GrandLucky.
"Ini mereka bagian dari konsorsium membangun Hotel Nusantara. Jadi nanti di dekat hotel tersebut akan ada penyediaan kebutuhan melalui supermarket dan toko grosir," katanya.
Selanjutnya, dalam kategori yang kedua ini ada proyek yang dikembangkan Jambuluwuk Hotels & Resorts, The Pakubuwono Development, BSB Balikpapan Super Block, dan BSH.
"Ada hotel, ada pengembang properti dari Kalimantan Timur juga yang menunjukkan investor bukan hanya domestik tapi investor di Kalimantan berperan," ujarnya.
Kategori tiga yakni lembaga negara yang di dalamnya ada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BPJS Kesehatan.
"Ini masih daftar tentatif, tergantung nanti jadwal Pak Presiden dan kesediaan waktu Pak Presiden kita bisa lakukan berapa banyak," ujarnya.
Sebagai informasi, adapun nilai proyek IKN yang di-groundbreaking pada tahap pertama 21-22 September 2023 sebesar Rp 23 triliun. Kemudian, pada tahap kedua 1-2 November 2023 sebesar Rp 12,5 triliun. Dengan begitu, total proyek yang telah di-groundbreaking sebesar Rp 35,5 triliun.
(abr/dna)
