.webp)
Revisi Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah disahkan oleh DPR RI. Mengenai hal tersebut, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa hal tersebut akan melindungi hak-hak atas tanah masyarakat setempat.
Memang, salah satu pokok perubahan dalam revisi UU IKN ini adalah penguatan aspek pertanahan di IKN. Suharso mengatakan, melalui revisi UU IKN ini akan memberikan penguatan dan perlindungan tanah masyarakat yang dalam hal ini termasuk tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat setempat.
"Sehingga dalam penyelenggaraan kegiatan terdapat kepastian dalam pengakuan dan perlindungan tanah masyarakat di wilayah Ibu Kota Nusantara," tuturnya dalam Rapat Paripurna di DPR RI, Selasa (3/10/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selanjutnya, penguatan hak atas tanah ini juga memberikan keberlanjutan investasi di IKN melalui pengaturan jangka waktu atas tanah yang kompetitif, yaitu 35 tahun pertama, lalu 25 tahun diperpanjang, dan 35 tahun diperbaharui. Adapun, kebijakan ini berlaku hanya untuk di wilayah IKN saja.
"Tentunya dengan tetap memberikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di mana seluruh masyarakat dapat memperoleh hak yang sama juga dengan menerapkan mekanisme tahapan dan evaluasi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu," tuturnya.
Ia juga membantah bahwa dengan disahkannya revisi UU IKN ini hanya mengistimewakan investor saja. Justru, menurutnya dengan revisi UU IKN hak-hak atas tanah masyarakat setempat dilindungi.
"Ada juga yang mengatakan bahwa ini hanya untuk mengistimewakan investasi atau menganakemaskan investor, itu juga sama sekali tidak benar. Justru kami melindungi hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Bagaimana hak-hak itu tetap terlindungi," ungkapnya kepada wartawan usai Rapat Paripurna.
"Kita ketahui bahwa tanah yang ada di delinasi kawasan Ibu Kota Nusantara ini, itu adalah bagian dari tanah negara, ada yang kemudian juga ditransmisikan menjadi barang milik negara tapi ada juga yang di dalamnya tanah masyarakat. Jadi ini kita bikin klasifikasi lebih clear di dalam Undang-undang ini untuk memastikan agar tidak ada kegalauan di dalam hak atas tanah itu," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, revisi Undang-undang (RUU) tentang perubahan Undang-undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negera (IKN) Nusantara telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini melalui sidang paripurna. Adapun, rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel hingga Lodewijk F Paulus.
Sebelum diresmikan, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia memberikan pernyataan kepada Anggota Dewan bahwa ada tujuh fraksi di DPR yang menyetujui Revisi UU itu dibawa ke paripurna, sementara Demokrat menyetujui dengan catatan dan PKS menolak.
Dasco lalu menanyakan kepada para peserta rapat apakah revisi UU IKN dapat disetujui atau tidak.
"Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dapat disetujui menjadi undang-undang?" tanya Dasco dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Paripurna, Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
"Setuju," jawab peserta rapat.
(abr/zlf)
