.webp)
Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Bambang Susantono, mengajukan tambahan anggaran belanja 2024 sebesar Rp 2,1 triliun untuk kedeputian Bidang Sarana dan Prasaran OIKN dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Dana tersebut salah satunya akan digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun) pegawai OIKN.
"Kami belum ada alokasi untuk pembangunan tower rusun untuk pegawai kami sendiri, Bapak Pimpinan. Jadi kami masih belum ada alokasinya di situ," ungkapnya dalam rapat Banggar DPR RI dengan OIKN di Ruang Sidang Banggar DPR RI, Senin (18/9/2023).
Rencananya akan ada 5 tower rusun untuk pegawai OIKN. Adapun, rencana biaya yang dibutuhkan untuk membangun rusun tersebut adalah Rp 893.717.504.000.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di dalam materi paparan OIKN, disebutkan bahwa perencanaan hunian bagi 16.990 ASN belum memperhitungkan 600 pegawai OIKN. Maka dari itu, Bambang meminta anggaran tambahan salah satunya untuk membangun rusun pegawai OIKN.
Adapun rincian usulan tambahan anggaran untuk kedeputian Bidang Sarana dan Prasarana sebesar Rp 2.112.554.820.000 adalah sebagai berikut.
- Konsultan Operation Readiness Pembangunan Infrastruktur IKN: Rp 27.200.000.000
- Pembangunan/Pengadaan 5 tower/rusun untuk pegawai OIKN: Rp 893.717.504.000
- Biaya Operasional Pemeliharaan Gedung/Bangunan di Kawasan IKN (Termasuk HPK): Rp 409.717.504.000
- Penyediaan Pengelolaan Layanan Angkutan Umum Massal KIPP 1A: Rp 500.000.000.000
- Sarana Pemadam Kebakaran (Peralatan penyelamatan, mobil damkar): Rp 265.554.000.000
- Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan: Rp 16.602.965.000
"Hal-hal inilah yang mendasari mengapa kami ingin mengajukan tambahan biaya meskipun tadi disampaikan kalau ini sudah tertutup tapi mungkin ada beberapa kebijakan khusus yang dapat kami coba untuk ajukan sehingga hal-hal yang esensial ini masih dapat tercover di kemudian hari untuk tahun depan," ujar Bambang.
Di sisi lain, Bambang juga meminta tambahan anggaran untuk bidang sekretariat OIKN sebesar Rp 182.863.382.000, anggaran untuk kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan SDA Rp 387.607.572.000, dan anggaran untuk kedeputian bidang Transformasi hijau dan digital Rp 466.640.740.000.
(zlf/zlf)
