.webp)
Anggaran untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan bedah rumah sempat menjadi sorotan anggota Komisi V DPR RI. Pasalnya, usulan anggaran untuk tahun depan mengalami penurunan.
Pada 2023, anggaran BSPS mencapai Rp 3,29 triliun dengan target 150.050 unit. Namun, anggaran untuk tahun depan hanya sekitar Rp 1 triliun untuk 45.872 unit.
Adapun dalam paparan Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI disebutkan anggaran untuk program BSPS akan mendapat tambahan Rp 200 miliar sehingga totalnya Rp 1,2 triliun dan unit yang diusulkan adalah 55.046 unit dari sebelumnya 45.872 unit. Adapun anggaran Rp 200 miliar itu berasal dari pergeseran anggaran kegiatan Dukungan Internal (Tubinwas) sebesar Rp 100 miliar dan kegiatan PSU rumah umum sebesar Rp 100 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw berharap setidaknya anggaran BSPS ini sama seperti tahun 2023 karena program ini sangat penting bagi masyarakat.
Terkait hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan, pihaknya akan memakai dana dari sisa tender lelang untuk digunakan dalam infrastruktur berbasis masyarakat. Adapun dana dari sisa tender ini tidak hanya masuk ke program BSPS saja, tetapi juga ke Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dan program berbasis masyarakat lainnya.
"Jadi misalnya nanti Bina Marga punya sisa lelang saya pakai di situ. Cipta Karya bisa dipakai di situ, air bisa dipakai di tempat lain untuk perumahan juga bisa dipakai sendiri. Kalau antar-direktorat jenderal, antarprogram kami kan harus lapor dulu ke Komisi V DPR RI, jadi beliau-beliau juga tahu," tuturnya kepada wartawan di gedung DPR RI, Kamis (7/9/2023).
Basuki mengatakan, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN) tahun depan. Maka dari itu, beberapa anggaran Kementerian PUPR difokuskan untuk menyelesaikan PSN. Meski dana sisa tender lelang proyek akan digunakan untuk program infrastruktur berbasis masyarakat, Basuki pastikan target penyelesaian PSN tidak ada yang mundur.
"Oh nggak kalau itu kan sudah ditender (PSN), berartikan sisanya (sisa hasil tender), makanya diutamakan dulu. Makanya saya nggak janjiin beliau untuk digeser sekarang, tapi nunggu nanti sisa tender itu yang kita pakai," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Robert Rouw sempat menginterupsi jalannya RDP Ditjen SDA dan Ditjen Perumahan Kementerian PUPR. Hal ini karena anggaran BSPS yang disampaikan belum sesuai dengan apa yang dirapatkan sebelumnya dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Robert mengatakan, berdasarkan rapat sebelumnya dengan Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, didapatkan kesimpulan bahwa Kementerian PUPR meminta masukkan dan usulan kepada Komisi V DPR RI terkait program ke depan. Namun, terkait program BSPS atau rumah swadaya tidak sesuai.
"Saya lihat bahan perumahan, itu bantuan BSPS itu dari 45.000 sekian cuma naik 10.000 menjadi 55.000. Berarti ini tidak sesuai dengan kesepakatan kita. Maka menurut saya kita tidak terlalu memberikan waktu lama, mending kita skors, kita minta koordinasi kembali komitmen ini gimana. Kalau tidak, kami tolak. Karena itu kesepakatan tertera di atas kesimpulan rapat kita, ketua," katanya dalam RDP Komisi V DPR dengan Ditjen SDA dan Ditjen Perumahan, Kamis (7/9/2023).
Robert menginginkan, setidaknya program BSPS ini memiliki anggaran yang sama seperti tahun ini. Sebab menurutnya, bantuan rumah swadaya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
"Kembalikan itu minimal seperti 2023," katanya.
(zlf/zlf)
