.webp)
Anggaran untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) alias bedah rumah pada tahun 2024 turun dibandingkan pada tahun ini. Pembangunan rumah swadaya ini dilakukan melalui program padat karya.
Pada tahun ini, anggaran BSPS mencapai Rp 3,29 triliun dengan target 150.050 unit. Namun, anggaran untuk tahun depan hanya sekitar Rp 1 triliun untuk 45.872 unit dan mendapatkan tambahan Rp 200 miliar menjadi 50 ribu unit.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Fraksi Nasdem, Robert mengatakan, berdasarkan rapat sebelumnya dengan Menteri Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, didapatkan kesimpulan bahwa Kementerian PUPR meminta masukkan dan usulan kepada Komisi V DPR RI terkait program ke depan. Namun, terkait program BSPS atau rumah swadaya tidak sesuai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya lihat bahan perumahan, itu bantuan BSPS itu dari 45.000 sekian cuma naik 10.000 menjadi 55.000. Berarti ini tidak sesuai dengan kesepakatan kita. Maka menurut saya kita tidak terlalu memberikan waktu lama, mending kita skors, kita minta koordinasi kembali komitmen ini gimana. Kalau tidak, kami tolak. Karena itu kesepakatan tertera di atas kesimpulan rapat kita, ketua," katanya dalam RDP Komisi V DPR dengan Ditjen SDA dan Ditjen Perumahan, Kamis (7/9/2023).
Robert menginginkan, setidaknya program BSPS ini memiliki anggaran yang sama seperti tahun ini. Sebab menurutnya, bantuan rumah swadaya sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
"Kembalikan itu minimal seperti 2023," katanya.
Direktur Jenderal Perumahan, Iwan Suprijanto mengatakan, untuk pemenuhan pembangunan rumah swadaya melalui program padat karya ini mengalami beberapa penyesuaian karena saat ini pemerintah fokus untuk menyelesaikan Program Strategis Nasional (PSN) pada 2024.
"Meskipun dengan alokasi anggaran yang sudah besar dan bertambah, tetapi memang alokasi kegiatan baru, termasuk padat karya, ini tergerus dengan pemenuhan-pemenuhan itu," tuturnya.
Maka dari itu, untuk menyesuaikan anggaran seperti pada tahun ini agak sulit rasanya.
"Kalau dari sisi perumahan dari struktur alokasi anggaran yang ada itu tidak memungkinkan, di kami. Dan konsekuensinya memang harus pergeseran antarprogram. Karena kalau di kami semuanya sudah terikat, jadi kalau boleh memang diizinkan menyelesaikan untuk penjelasan secara clear struktur alokasi yang diamanatkan untuk kami dan ruang mana yang memungkinkan," tutur Iwan.
Akhirnya RDP sempat diberhentikan selama 10-15 menit sebelum akhirnya dilanjutkan kembali.
Dalam paparan Iwan, anggaran untuk program BSPS akan mendapat tambahan Rp 200 miliar sehingga totalnya Rp 1,2 triliun dan unit yang diusulkan adalah 55.046 unit dari sebelumnya 45.872 unit.
Anggaran Rp 200 miliar itu berasal dari pergeseran anggaran kegiatan Dukungan Internal (Tubinwas) sebesar Rp 100 miliar dan kegiatan PSU rumah umum sebesar Rp 100 miliar.
(zlf/zlf)
