Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto menyebut terdapat beberapa tantangan terkait masalah perumahan di Indonesia. Salah satunya terkait backlog atau kesenjangan antara kebutuhan rumah masyarakat dengan jumlah yang terbangun.

Adapun, angka backlog saat ini mencapai 12,7 juta unit. Padahal, persoalan perumahan merupakan perintah konstitusi yang bermakna bahwa sektor ini adalah amanah yang harus diurus dengan serius. Menurut pria yang kerap dijuluki sebagai Crazy Rich Grobogan ini, secara riil kebutuhan perumahan sekitar 800 ribu unit per tahun, namun pasokan yang mampu disediakan termasuk oleh pengembang swasta hanya 400.000-450.000 setiap tahunnya.

"Seperti yang Presiden Jokowi bilang bahwa setiap tahun ada 1 juta perkawinan di Indonesia. Karena setiap ada perkawinan, pasti butuh rumah. Artinya, ada akumulasi kebutuhan rumah yang akan bertambah setiap tahunnya," ungkapnya dalam talkshow Bisik Seru (Bincang Asik Seputar Perumahan) pada Malam Puncak Hari Perumahan Nasional, dikutip Sabtu (2/9/2023).

Menurut Joko, karena persoalan perumahan ini cukup rumit, maka dibutuhkan kolaborasi yang harmonis dari semua pemangku kepentingan (stakeholder) perumahan terutama pemerintah, perbankan dan asosiasi pengembang. Selain itu, juga perlu ada terobosan yang cepat untuk membantu akses pembiayaan perumahan untuk masyarakat.

Bos Buana Kassiti Group ini menjelaskan, jika dilihat dari statusnya, maka masyarakat Indonesia ini ada yang bekerja di sektor formal dan informal (berpenghasilan tidak tetap). Sektor informal biasanya dianggap tidak bankable, sehingga kesulitan untuk memperoleh kredit bank. Maka dari itu, dibutuhkan formulasi skema pembiayaan khusus untuk membantu masyarakat di sektor informal tersebut.

"Sedangkan pekerja formal saat ini banyak yang terlilit utang di pinjol. Ini juga persoalan serius yang harus dicari solusinya, karena banyak mereka ditolak pengajuan KPR-nya," sebutnya.

Di sisi lain, Joko menilai, selama Kementerian PUPR berada di bawah kepemimpinan Menteri Basuki Hadimuljono sudah memperlihatkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan anggaran untuk KPR bersubsidi dengan uang muka dan bunga rendah, termasuk menyiapkan dana prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan untuk pengerjaan infrastruktur dasar di perumahan bersubsidi.

"Sudah banyak (yang dikerjakan), tetapi memang pekerjaan beliau juga cukup berat. Ya tugas kita semua untuk membantunya. Beliau ini sangat menginspirasi kita semua, karena dengan seabreg pekerjaan tetapi Pak Basuki ini jarang sekali kelihatan lelah dan penampilannya selalu sederhana," ujar Joko Suranto yang disambut senyuman dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Pada kesempatan tersebut, dia juga memberikan beberapa masukan kepada Kementerian PUPR. Di antaranya menyinggung soal pentingnya konsistensi kebijakan dan adanya kesinambungan anggaran KPR FLPP bersubsidi untuk terus membantu masyarakat memperoleh rumah yang terjangkau.

Selain itu, konsistensi pasokan juga perlu dijaga, salah satunya lewat penetapan batasan harga jual rumah subsidi secara pasti, setidaknya hingga lima tahun ke depan. Hal itu agar pengembang dapat mengatur cashflow usaha, mengingat pengembang swasta membangun dengan modal sendiri.

Terakhir, Joko menyampaikan kepada Menteri PUPR bahwa kebijakan di sektor properti itu berhubungan erat dengan 5 kementerian sekaligus yaitu Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, Kementerian KLHK dan Kementerian Perhubungan.

"Kalau boleh pak, mohon dirjen (direktur jenderal) yang mengurusi perumahan ini ditambah biar semakin kuat, sehingga kinerja sektor perumahan semakin optimal," kata Joko Suranto.

Menanggapi curhatan Ketua Umum REI, Menteri Basuki Hadimuljono menegaskan anggaran untuk sektor perumahan setiap tahun selalu ditingkatkan, khususnya untuk program KPR subsidi FLPP.

"Tahun depan juga jangan khawatir, karena kalau memang terserap habis langsung akan ditambah. Tapi karena kewenangannya bukan di Kementerian PUPR, maka nanti dari BUN (bendahara umum negara) akan langsung disalurkan kepada bank-bank penyalur KPR FLPP," jelas Basuki.

Sebagai informasi, Hari Perumahan Nasional diperingati setiap tanggal 25 Agustus untuk mengenang jasa Bung Hatta yang merupakan Bapak Perumahan Indonesia karena jasanya mendorong program penyediaan perumahan di Indonesia.

Adapun, Joko disebut sebagai Crazy Rich Grobogan karena beberapa waktu lalu sempat viral karena membangun jalan sepanjang 1,8 km yang rusak parah di Grobogan, Jawa Tengah. Adapun, dan pembangunan jalan itu dari berasal dari kantongnya sendiri senilai hampir Rp 2,8 miliar.