Ditjen Perumahan Dapat Duit Rp 9,2 T Tahun Depan, Paling Banyak buat Rusun IKN

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana anggaran untuk Direktorat Jenderal Perumahan sebesar Rp 9,25 triliun untuk tahun 2024. Hal tersebut meningkat dibandingkan yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V pada Juli 2023 yaitu sebesar Rp 6,19 triliun.

Naiknya anggaran Ditjen Perumahan ini disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

"Kemudian untuk Ditjen Perumahan sebesar Rp 9,25 triliun," ucap Basuki dalam RDP Komisi V DPR di Jakarta, Rabu (30/8/2023).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nantinya, anggaran ini akan digunakan untuk pembangunan Rumah Khusus (Rusus), Rumah Susun (Rusun), Rumah Swadaya, Rumah Umum dan Komersil, dukungan teknis lainnya dan dukungan manajemen.

Rinciannya, sebanyak Rp 7,05 triliun untuk pembangunan rusun yaitu rusun ASN-Hankam di IKN sebanyak 2.585 unit/47 tower, rusun multi years contract (MYC) 2023-2024 sebanyak 2.316 unit/56 tower dan pembangunan rusun baru direktif sebanyak 578 unit/8 tower.

Lalu, sebanyak Rp 0,28 triliun untuk pembangunan rusus yaitu lanjutan pembangunan rumah tapak jabatan menteri sebanyak 36 rumah dan rumah khusus terdampak bencana sebanyak 553 unit.

"Kemudian pembangunan prasarana umum sebanyak 26.686 unit untuk perumahan bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang tersebar di beberapa provinsi dan 50 rumah inti tumbuh tahan gempa," paparnya.

Adapun anggaran untuk pembangunan fasilitas umum tersebut sebanyak Rp 0,30 triliun. Lalu, sebanyak Rp 1 triliun untuk rumah swadaya yang berupa dukungan penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) dengan skema berupa program bantuan stimulan swadaya (BSPS) atau bedah rumah sebanyak 45.872 unit.

Selanjutnya Rp 0,27 triliun untuk dukungan teknis lainnya dan Rp 0,35 triliun untuk dukungan manajemen.

Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan bahwa pada 2024 alokasi anggaran untuk Ditjen perumahan mencapai Rp 6,19 triliun. Hal ini disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR dengan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR di Senayan, Jakarta belum lama ini. RDP tersebut membahas tentang Evaluasi APBN Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2023 Ditjen Perumahan.

Iwan menerangkan, anggaran tersebut berdasarkan Surat Menteri PUPR perihal penyesuaian Pagu Indikatif Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2024. Sedangkan target dan anggaran sesuai Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2024 Ditjen Perumahan sebesar Rp 6,191 T nantinya akan digunakan untuk program pembangunan untuk masyarakat.

"Kami akan terus mendorong pembangunan hunian layak bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia," terangnya.

Berdasarkan data yang ada, imbuh Iwan, anggaran Ditjen Perumahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan Rumah Susun Rp 4,459 T sebanyak 2.629 unit termasuk alokasi untuk IKN 47 tower, Rumah Swadaya Rp 1 T untuk 45.872 unit, Bantuan Prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum Rp 0,009 T sebanyak 820 unit.

Selanjutnya adalah pembangunan rumah khusus Rp 0,139 T sebanyak 140 unit. Sedangkan dukungan manajemen dan output non fisik berupa dukungan teknis Rp 0,272 T dan dukungan manajemen Rp 0,311 T.

"Kami juga memiliki rencana kegiatan Padat Karya berupa dukungan BSPS melalui skema penanganan kemiskinan ekstrem (PKE) ditargetkan sebanyak 45.872 unit dengan anggaran Rp 1 T. Program tersebut diharapkan bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 91.744 orang," kata Iwan.