Mengungat kondisi tersebut, penanggulangan polusi butuh dukungan kebijakan yang cakupannya luas. Salah satunya adalah menjalankan fungsi penataan kawasan yang tepat. Optimalisasi pamanfaatan kawasan dan perawatan hutan juga bisa jadi solusi menanggulangi polusi.

Pakar Kebijakan Publik, Bambang Haryo menilai polusi udara di Jakarta dengan indeks kualitas udara (AQI) mencapai diatas 170, dinilai sangat parah sehingga udara di Ibu Kota Jakarta sangat tidak layak saat ini.

Lulusan Alumni ITS mengatakan, Harus dipahami bahwa setiap bulan Agustus pada saat musim kemarau panjang yang tidak ada hujan, mulai bulan Juni selalu muncul polusi udara yang sangat tinggi dan melebihi ambang batas di Wilayah pesisir utara pulau Jawa, Jabotabek, Semarang dan bahkan Surabaya.

"Misalnya di Tahun 2015 terparah, 2019 dan 2023, semuanya mengalami kabut asap akibat kebakaran hutan yang ada di Indoensia khususnya Kalimantan, Sumatera beserta daerah lainnya yang membawa dampak kesehatan yang buruk bagi masyarakat di semua wilayah Indonesia," kata dia.

Ia melanjutkan, harusnya pemerintah dan pembuat kebijakan mulai mengamati di bulan Agustus saat ini pada musim kemarau panjang, ada jutaan hektar hutan di Kalimantan, Sumatera bahkan di Jawa Barat yang mengalami kekeringan dan akhirnya terbakar akibat gesekan ranting dan lain lain, dan kebakaran itu terlihat ada titik nyala api berskala kecil, menengah dan hebat.

Ini semua lanjut dia, bisa kita lihat di data BMKG, nyala titik api kebakaran disaat ini sudah mencapai lebih dari 4.000 titik di Indonesia dan yang paling parah adalah wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Wilayah Sumatera Selatan serta Lampung, sehingga mengakibatkan asap di wilayah tersebut sangat pekat jauh diatas wilayah Jabodebek.

"Bahkan sempat menganggu penerbangan pada saat pesawat akan mendarat dan terbang," sambung Mantan Ketua Komite Tetap Utilitas Umum KADIN bidang Infrastruktur tersebut.

Menurut dia, akibat arah angin yang saat ini berhembus dari barat ke timur agak ke selatan, maka asap - asap dari Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera tersebut memenuhi wilayah Jabotabek dan kota - kota pesisir utara Pulau Jawa.

Harusnya kita bisa mengamati dan menganalisa walaupun saat hari libur pekerja, kantor, pabrik, sekolah dan angkutan truk pun istirahat di wilayah Jakarta tetapi udara di Jakarta tetap tertutup kabut asap, kalau misalnya kebakaran hutan tsb tidak segera ditanggulangi dengan baik.

"Ini adalah tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang seharusnya harus dapat melakukan pencegahan kebakaran hutan dengan selalu menyiram hutan-hutan tropis kita pada saat musim kemarau panjang, sehingga hutan - hutan kita tetap sehat dan hijau. Seperti halnya di Negara Malaysia, dimana saat ini tidak satupun hutan di wilayah Malaysia yang ada titik nyala api karena hutannya sangat sehat dan cukup air. Dan Hutan yang sehat mempunyai daun yang mengandung 80% air, sehingga hutan tersebut tidak bisa terbakar dan bahkan dibakar," papar Anggota Bidang Pengembangan Usaha dan Inovasi DPN HKTI itu.

Apalagi Kementerian LHK, lanjut BHS sudah mendapatkan anggaran cukup besar sebesar 7,55 triliun dan pemerintah juga sudah melengkapi pesawat pemadam boeing 747 yang mampu membawa 24 ribu galon air, dimana mampu memadamkan dan sekaligus merawat lebih dari 100 ribu hektar hutan, dan masih memiliki 10 helikopter pemadam untuk pengeboman air (water bombing), dan bahkan juga dilengkapi penaburan garam untuk membuat hujan - hujan buatan.

Harusnya itu yang digerakkan untuk menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan yang selalu ada di musim kemarau panjang di bulan Juli-Agustus.

"Bila semua perawatan hutan untuk pencegahan kebakaran dilakukan oleh kementerian LHK, maka akan mampu menyelesaikan permasalahan kebakaran hutan yang menjadi penyebab polusi udara yang ada di Jabotabek. Karena musim kemarau panjang masih terus berlanjut, maka sudah saatnya Kementerian LHK segera bergerak untuk melakukan perawatan sekaligus pemadaman hutan - hutan yang saat ini sedang terbakar dan sambil menunggu adanya musim hujan kembali," jelas founder BHS Peduli ini.

"Jadi STOP mencari kambing hitam dari kendaraan bermotor baik privat maupun publik dan truk pengangkut logistik serta pabrik yang ada di Jakarta. Dan diharapkan segera lindungi warga di seluruh Indonesia dari asap kebakaran hutan," pungkas Bambang Haryo. (dna/zlf)