.webp)
Praktik mafia tanah saat ini masih banyak terjadi di masyarakat. Mafia tanah punya beragam modus untuk mencari keuntungan sendiri dan merugikan banyak pihak.
Modus yang bisa dipakai mafia tanah adalah dengan menggandakan sertifikat atas satu bidang tanah yang sama. Selain itu, mafia tanah juga kerap ditemui pada lahan sengketa.
Banyak masyarakat yang kebingungan ke mana melapor bila mengalami kejadian tak mengenakkan terkait mafia tanah. Ini jawabannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto meluncurkan hotline pengaduan masyarakat untuk melawan mafia tanah.
"Dalam rangka mengubah wajah ATR/BPN menjadi kementerian yang lebih terbuka, responsif, melayani dan menerima kritikan, selain memiliki aplikasi LAPOR bekerja sama dengan MenPAN-RB, pada kesempatan ini saya juga meluncurkan hotline kontak pengaduan masyarakat melalui WhatsApp di 081110680000," kata Hadi.
Hotline pengaduan ini akan dikaitkan langsung dengan evaluasi kinerja Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kakantah atau Kepala Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN beserta jajarannya.
"Respons dan kemampuan menyelesaikan keluhan masyarakat menjadi menjadi KPI (Key Performance Indicators) dalam menentukan promosi, mutasi, rotasi atau bahkan demosi di tubuh ATR/BPN. Kita lahir melayani rakyat, maka kualitas pelayanan adalah indikator keberhasilan utama," ujar Hadi.
Hadi mengaku fokus pada satu pertanyaan setelah dirinya dilantik sebagai menteri. Pertanyaan ini mengenai kepercayaan masyarakat.
"Semenjak dilantik saya terus fokus pada pertanyaan, bagaimana rakyat bisa percaya dan menjadi dekat dengan ATR/BPN. Jawabannya BPN harus terus meningkatkan inovasi pelayanan dan responsif terhadap kritik, keluhan dan saran masyarakat," kata Hadi Tjahjanto.
Hadi juga meluncurkan Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) dan Pembukaan Loket Prioritas yang dikhususkan bagi pengurus tanah secara langsung, tidak diwakili pihak ketiga.
"Kita berikan karpet merah untuk warga yang mengurus sendiri administrasi tanahnya," kata mantan Panglima TNI itu.
(zlf/zlf)
