Pemerintah Korsel Siapkan Aturan Baru Lindungi Hak Koreografer K-Pop

Pemerintah Korea Selatan tengah mempersiapkan aturan baru di ranah K-Pop yang tujuannya melindungi hak cipta koreografer. Audit Majelis Nasional digelar Senin (7/10/2024) di kawasan Yeouido, Seoul, dihadiri oleh perwakilan dari manajemen besar K-Pop termasuk SM, YG, dan JYP Entertainment.

Representatif dari Partai Demokrat, Min Hyung Bae, menyoroti isu hak cipta yang sedang dihadapi oleh koreografer K-Pop. Saat ini dalam kontrak kerja mereka tidak ada kejelasan aturan soal pendaftaran hak cipta atau kredit dari penampilan artis K-Pop yang menggunakan karya mereka.

Aturan baru nanti, dibuat di bawah Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan, rencananya akan memberikan keuntungan buat para pencipta tarian bintang K-Pop. Bentuknya seperti royalti atau komisi yang didapatkan oleh musisi ketika karya mereka digunakan.

Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan saat ini disebut tengah mempersiapkan kontrak standar buat para koreografer demi memastikan mereka dapat imbalan yang sesuai. Dalam gelaran rapat tersebut sempat dibahas perkiraan pendapatan koreografer lagu-lagu BLACKPINK yang videonya ditonton lebih dari 1,7 miliar kali di YouTube.

Ketika pertanyaan diajukan ke perwakilan YG Entertainment, Yang Min Suk, dia nggak memberikan angka pasti. Namun diperkirakan royalti yang didapatkan koreografer bisa mencapai beberapa juta Won.

Perwakilan manajemen yang hadir merespons rencana pembuatan aturan ini dengan positif. SM, YG, dan JYP Entertainment memastikan pihak mereka akan tunduk pada aturan pemerintah yang berlaku dan menyesuaikan kontrak kerja mereka ke depannya.

Pihak JYP Entertainment menyoroti bagaimana sebuah koreografi terbentuk dari kerja sama beberapa orang dalam sebuah proyek. Mereka mengisyaratkan harapan aturan baru nanti bisa dijadikan acuan buat pembagian imbalan royalti buat masing-masing nama yang terlibat.

"Kami akan secara aktif melakukan peninjauan kembali terhadap aturan-aturan dan acuan ini demi memperbaiki situasi yang ada sekarang," kata perwakilan JYP Entertainment, Jimmy Jeong.

Yu In Chon, Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan, menyebut bahwa aturan ini sudah ingin dibahas sejak awal tahun. Namun mereka memilih untuk mendengarkan pendapat berbagai pihak yang aktif di industri hiburan sebelum membawa topik tersebut ke Majelis Nasional.

"Kami sudah melakukan riset saksama dan standar kontraknya akan kami umumkan segera," kata Yu In Chon dikutip dari JoongAng Daily pada Selasa (8/10/2024).