Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) terus didiskusikan. Terbaru, anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menyoroti tentang transportasi menuju IKN di Kalimantan Timur yang masih terbatas dan dikhawatirkan menjadi beban bagi masyarakat.
Dilansir detikFinance, BHS membandingkan masalah transportasi ini dengan Jakarta. Menurutnya, Jakarta sebagai ibu kota, baik secara politik maupun ekonomi, dikunjungi jutaan orang setiap hari dan menjadi magnet bagi pendatang dari berbagai daerah. Jutaan orang tersebut dapat dengan mudah menuju dan beraktivitas di Jakarta karena akses transportasi yang memadai.
Masyarakat memiliki banyak opsi. Mulai dari ruas jalan untuk yang membawa kendaraan pribadi maupun transportasi umum seperti kereta dan bus. Bahkan masyarakat dimudahkan untuk menggunakan sepeda dan berjalan kaki selama beraktivitas di dalam kota.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara untuk IKN, BHS menyebut masyarakat yang hendak menuju ke sana maupun beraktivitas di dalam wilayah IKN belum difasilitasi dengan transportasi memadai. Butuh biaya besar dan waktu lebih untuk menuju IKN dengan transportasi udara maupun laut.
"Jika diasumsikan ada 2 juta orang yang berkepentingan langsung ke IKN dan harga tiket pesawat Rp 1,5 juta, maka biaya transportasi bisa mencapai Rp 3 triliun per hari. Pulang-pergi menjadi Rp 6 triliun per hari, ditambah akomodasi Rp 2 triliun per hari. Totalnya Rp 8 triliun per hari atau Rp 2.920 triliun per tahun," ujar Bambang dilansir detikFinance, Minggu (10/8/2025).
Transportasi udara sudah dilayani dengan Bandara, baik di IKN maupun di kota terdekat yakni Balikpapan. Namun, jumlah penerbangan masih terbatas. Bandara Sultan Aji Balikpapan yang hanya mampu menampung 30 pesawat atau sekitar 45 ribu penumpang per hari.
Sedangkan daya tampung Bandara IKN lebih sedikit lagi, yakni 600 penumpang per hari. Padahal idealnya, kebutuhan daya tampung mencapai total 2 juta penumpang. Belum lagi transportasi laut yang dinilai tidak efektif karena memakan waktu berhari-hari dari titik keberangkatan ke IKN.
"Belum lagi wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, dan NTT yang akan menuju ke IKN, mau ditampung di mana dan menggunakan transportasi apa? Ini harus dikaji mendalam," lanjutnya.
BHS pun mengusulkan agar kebijakan pemindahan IKN ini terus dievaluasi agar tidak mempersulit mobilitas masyarakat menuju ke sana.
"Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan memutuskan langkah terbaik, agar rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan pembangunan IKN," tandasnya.
Baca juga: DPR Soroti Kendala Transportasi Menuju IKN |
(des/des)