.webp)
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan IKN bakal dipercepat. Pihak Istana telah meminta percepatan tersebut dan tidak ada moratorium atau penundaan pembangunan.
"Dari Istana disampaikan bahwa tidak akan ada moratorium, dan pembangunan IKN justru dipercepat," tegas Basuki dilansir detikFinance, Senin (4/8/2025).
Pernyataan ini menjadi penegasan komitmen pemerintah untuk terus melanjutkan pembangunan IKN. Basuki mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah berpesan agar pembangunan gedung Legislatif dan Yudikatif dapat diselesaikan dalam tiga tahun ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Basuki juga menekankan bahwa IKN merupakan proyek prioritas nasional. Secara hukum, pembangunan IKN telah memiliki undang-undang. Anggaran juga sudah disiapkan.
Untuk saat ini, lanjut Basuki, pembangunan tahap II difokuskan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Dalam kawasan KIPP 1A terdapat Istana Negara serta infrastruktur Legislatif dan Yudikatif.
"Ini semua akan kita bangun dalam tiga tahun. Saat ini pembangunan jalan di KIPP 1B juga sudah dimulai karena di sana ada beberapa investasi yang masuk," paparnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso mengatakan pihaknya juga merencanakan elemen-elemen pendukung. Elemen pendukung ini dibutuhkan agar ekosistem perkotaan di IKN dapat berfungsi dengan optimal.
"Yang saat ini kami butuhkan agar ekosistem bisa berjalan adalah crowd, tempat-tempat keramaian dan juga lifestyle, seperti sarana olahraga. Jadi bukan sekadar memindahkan orang, tapi menciptakan kenyamanan agar betah tinggal di sini," jelas Roi.
Menurut data yang dipaparkan Sekretaris Otorita IKN Bimo Adi Nusanthyasto, saat ini IKN sudah dihuni oleh sekitar 1.200 Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara jumlah pekerja konstruksi 5.000 orang dan bisa bertambah hingga 25.000 orang jika proyek baru sudah dimulai.
Artikel ini telah tayang di detikFinance.
(des/des)
